Berani Gugat Prabowo Gegara Tak Kunjung Berhentikan Taufik, Kini Ali Lubis yang Diminta Dipecat

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Nama Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur Ali Hakim Lubis belakangan jadi sorotan.

Pasalnya, Ali Lubis berani dan secara mendadak menggugat ketua umum partainya, yakni Prabowo Subianto dan jajaran DPP Partai Gerindra lantaran tak kunjung memecat Mohamad Taufik meski sudah direkomendasi diberhentikan Majelis Kehormatan Partai (MKP) Gerindra.

Langkah hukum yang diambil Ali Lubis ini jadi bumerang.

DPP Partai Gerindra pun kini didesak untuk segera mendepak Ali Lubis dari partai berlambang burung garuda tersebut.

"Apa urusannya DPC Jakarta Timur menggugat Dewan Pembina dan DPP Gerindra keputusan MKP Gerindra yang belum dijalankan DPP?" ucap Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jimmy Alexander Turangan dalam keterangan tertulis, Kamis (21/7/2022).

"Emang dia siapa sampai-sampai menekan DPP, apalagi sampai menggugat ke pengadilan," sambungnya.

Baca juga: Prabowo Subianto Digugat Anak Buahnya, Ariza Lantang Bersuara: Kami Dukung Beliau Presiden 2024

Ia pun curiga, rekomendasi pemecatan terhadap Mohamad Taufik yang dikeluarkan MKP Gerindra ini berdasarkan pengaduan yang dilakukan oleh Ali Lubis.

Sebab, alasan rekomendasi pemecatan eks Wakil Ketua DPRD DKI itu terkesan dibuat-buat.

"Sangat aneh ketika mengadukan Taufik hanya karena beberapa pernyataan beliau dianggap merugikan Gerindra. Dia lupa politik itu dinamis, apalagi soal dukung mendukung capres atau kepala daerah yang dikatakan Taufik bukan dari internal partai," ujarnya.

Ia pun menilai, manuver yang dilakukan Ali Lubis ini justru semakin memperkeruh suasana di internal Gerindra.

Oleh sebab itu, ia meminta agar DPP Gerindra segera memecat Ali Lubis.

"Atas semua kelakuan dia, saya justru meminta DPP untuk memecat dia dari Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur," tuturnya.

Ketua DPD Gerindra Mau Beri Sanksi Ali Lubis

Ketua DPD Gerindra DKI Ahmad Riza Patria bakal memberi teguran kepada Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Hakim Lubis yang menggugat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Nasib Mohamad Taufik Belum Jelas, Ariza Tegaskan Keputusan Mutlak di Tangan Prabowo Subianto

Ariza bilang, pemberian sanksi atau teguran bakal disampaikan sesuai mekanisme yang berlaku di partainya.

"Nanti ada mekanisme internal (soal pemberian sanksi teguran)," ucapnya di Balai Kota, Rabu (20/7/2022) malam.

Sebagai informasi, Prabowo digugat Ali Hakim Lubis lantaran tak kunjung memecat Mohamad Taufik dari partai berlambang burung garuda tersebut.

Padahal, Majelis Kehormatan Partai (MKP) sudah memberikan rekomendasi terkait pemecatan eks Wakil Ketua DPRD DKI ifu.

Ariza pun menegaskan, proses pemecatan Taufik baru sekedar usulan MKP dan keputusan soal hal ini sepenuhnya berada di tangan Prabowo Subianto.

"Semua keputusan ada di DPP di pak Prabowo, kami hanya menunggu. Apapun keputusannya itu yang terbaik, kami hanya melaksanakan," ujarnya.

Sebagai informasi, gugatan terhadap Prabowo Subianto (tergugat I) dan DPP Gerindra (tergugat II) dilayangkan Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Hakim Lubis ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca juga: Golkar Usung Airin Rachmi Diany untuk Pilgub Banten Bukan Jakarta, Pengamat: Jauh Lebih Realistis

Dalam gugatan itu, Ali Hakim Lubis meminta Prabowo Subianto segera memecat Taufik dari Gerindra sesuai rekomendasi MKP Gerindra.

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melaksanakan putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra," berikut isi petitum gugatan DPC Gerindra Jaktim, dikutip pada SIPP PN Jakarta Selatan.

Adapun, rekomendasi MKP terkait pemecatan terhadap Mohamad Taufik diterbitkan pada 7 Juni 2022 lalu.

Rekomendasi dikeluarkan berdasarkan hasil sidang internal MKP Gerindra.

Ada beberapa alasan dikeluarkannya rekomendasi pemecatan terhadap eks pimpinan DPRD DKI ini.

Pertama, Taufik dinilai gagal menjalankan amanah partai setelah Prabowo Subianto gagal dalam Pilpres 2019 lalu.

Kemudian, Taufik juga sempat disebut dalam sidang tindak pidana korupsi yang menyeret eks Dirut BUMD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

Selain itu, Taufik juga dinilai gagal saat menjadi Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta lantaran hingga saat ini belum juga memiliki kantor tetap.