Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi Anggaran di Provinsi Kalbar
Kemendagri melakukan koordinasi dan pendampingan dalam upaya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Kalbar.
lihat foto
Di sisi lain, Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, percepatan realisasi anggaran di Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Dirjen Pol & PUM Kemendagri Hadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Fraksi PDI Perjuangan
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga 8 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda, realisasi belanja di Kalbar pada masing-masing kabupaten/kota masih sangat rendah.
Tertinggi ada di Kabupaten Kubu Raya sebesar 36,68 persen, disusul dengan Kota Pontianak 33,05 persen, Kabupaten Ketapang 32,39 persen, Kabupaten Melawi 31,87 persen.
Sementara untuk tingkat Provinsi Kalbar, persentase realisasi belanjanya sebesar 31,29 persen.
“Menjadi perhatian pemerintah, Bapak Presiden, Ibu Menkeu, dan juga Bapak Mendagri sangat concern (akan hal) ini (untuk) mendorong agar belanja daerah ini bisa cepat terealisasi, sehingga bisa mendongkrak ekonomi perekonomian dan juga bisa mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Fatoni memaparkan, Kemendagri mencatat sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 pukul 18.00 dari LRA, rata-rata realisasi belanja untuk provinsi sebesar 40,16 persen.
Data realisasi belanja tertinggi diraih oleh Provinsi Jawa Barat dengan angka sebesar 55,90 persen, kemudian Bengkulu 51,50 persen, Jawa Timur 48,82 persen, Lampung 45,67 persen, dan Sulawesi Barat 45,14 persen.
“Sementara kalau kita lihat dari bawah yang terendah, itu ada Maluku Utara yang baru 19,64 persen.
Kemudian Papua Barat 21,54 persen, Maluku 21,93 persen, Kalimantan Utara 29,97, Sulawesi Tenggara 30,78, Papua 31,23, dan Kalimantan Barat 31,29 persen,” terangnya.
Dari data tersebut terlihat realisasi belanja Kalbar masih berada di posisi rendah.
Fatoni menjelaskan, saat belanja pemerintah daerah macet akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat, dan mandeknya perbaikan pelayanan.
Dampak lainnya, pelaksanaan pembangunan menjadi tidak berjalan, hingga kesejahteraan masyarakat yang tertunda.
“Hari ini sesuai dengan arahan Bapak Mendagri kami dari Kemendagri turun tim lengkap untuk bisa mendengar melakukan fasilitasi dan asistensi bagaimana agar percepatan ini bisa dilaksanakan,” tandasnya.
Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam rakor itu menjelaskan, beberapa persoalan tengah dihadapi oleh Pemda sehingga anggaran yang terserap menjadi lambat.
Baca juga: Kemendagri Jabarkan Keuntungan Penerapan Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah
Setidaknya ada empat persoalan yang mendasari kelambatan tersebut, pertama terkait keberanian dan kecepatan kepala OPD dalam merealisasikan anggaran melalui pelaksanaan kegiatan.
