Anies Baswedan Gagal Rumah DP Rp 0 Bikin Indekos Kelas Menengah, PDIP: Cuma jadi Janji Surga

Gilbert menduga program alaspadu dan rumapadu Anies Badwedan dengan menggandeng pihak swasta ini dibuat hanya untuk mengaburkan kegagalan mewujudkan janji kampanyenya.

“Program Rumah DP Nol Rupiah jangan jadi janji surga dan yang dilakukan sekarang malah pengalihan isu seakan-akan bekerja,” ujarnya.

Lagipula, kini Pemprov DKI juga harus memutar otak menutupi potensi kehilangan Rp2,7 triliun akibat kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang justru mengutak-atik aturan pajak.

Sebagai informasi, orang nomor satu di DKI itu baru saja mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk rumah tinggal dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.

Belum lagi aturan pembebasan pajak untuk 60 meter persegi pertama tanah dan 36 meter persegi bangunan bagi rumah tinggal dengan nilai NJOP di atas Rp2 triliun yang juga berpotensi mengurangi pendapatan daerah.

“Pemprov itu tugasnya mengembalikan pajak yang dipungut untuk orang kelas bawah berupa perumahan layak, karena UMP DKI tidak memungkinkan untuk memiliki hunian layak di DKI,” tuturnya.

Anies Gandeng Swasta Sediakan Indekos dan Apartemen Warga Kelas Menengah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggandeng pihak swasta untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat kelas menengah di kawasan transit oriented development (TOD).

Kerja sama untuk menyediakan hunian bertajuk Alaspadu dan Rumapadu ini dijalin oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) melalui anak usahanya, PT Integrasi Transit Jakarta dengan PT Rukita Bhinneka dan PT Cove Living Indonesia.

Baca juga: Jelang Lengser, Gubernur Anies Baswedan Berencana Beli Lahan 500 Hektar di Rorotan, Untuk Apa?

Adapun Alaspadu merupakan hunian sewa berkonsep co-living. Sedangkan, Rumapadu merupakan hunian kepemilikan (kelas apartemen).

Alaspadu dan Rumapadu disediakan Pemprov DKI untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat kelas menengah berpenghasilan Rp7 juta sampai Rp20 juta per bulan yang belum terakomodir program perumahan untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Yang tidak boleh dilewatkan ada kaum ekonomi menengah, sebagian berusia muda yang baru mulai meniti perjalanan kariernya, tapi sudah mulai hidup mandiri. Mereka membutuhkan hunian," ucapnya di kawasan Dukuh Atas, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (19/8/2022).

Untuk kalangan menengah ini, Pemprov DKI menawarkan paradigma baru hidup di kawasan Urban.

"Kami menawarkan konsep baru, sekarang negara masuk dengan tawaran baru. Tinggallah di sekitar tempat anda bekerja, tinggallah di sekitar transportasi umum," ujarnya.

Dengan konsep baru ini, pengeluaran sehari-hari warga kelas menengah ini bisa lebih efisien, karena lokasi hunian yang berada tak jauh dari sistem transportasi umum.