Menteri hingga Wapres Sudah Kompak, Presiden Jokowi Segera Umumkan Kenaikan Harga BBM

TRIBUNJAKARTA.COM - Sinyal harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite bakal mengalami penyesuaian harga alias naik, terus menguat.

Tanda-tanda kenaikan harga BBM subsidi Pertalite juga sudah ada, bahkan beberapa menteri hingga Wakil Presiden Maruf Amin telah menyampaikan indikasi kebijakan yang tidak populis ini. 

Diketahui, harga jual Pertalite saat ini sebesar Rp7.650 per liter.

Rencana kenaikan harga BBM ini lantaran harga minyak dunia saat ini mengalami fluktuasi.

Hal ini berdampak pada anggaran subsidi energi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya BBM serta listrik yang meningkat tajam, dan ini berpotensi rawan jebol.

Ditambah lagi, saat ini kuota BBM subsidi jenis Pertalite kian tipis

Laporan PT Pertamina (Persero) selaku lembaga penyalur BBM subsidi menyebutkan, penyaluran Pertalite telah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL) hingga Juli 2022.

Baca juga: Pertalite Dikabarkan Naik Jadi Rp 10 Ribu, Segini Harga BBM Terbaru di Jakarta per 19 Agustus 2022

Jika ditilik lebih lebih lanjut, kuota BBM bersubsidi Pertalite kian tipis. Pasalnya, pada tahun ini jumlah kuotanya hanya dipatok 23 juta KL, dan diprediksi sebelum akhir tahun, kuota Pertalite bakal habis.

Namun di sisi lain, pemerintah memberikan sinyal bahwa APBN cukup sulit apabila harus kembali menambah subsidi untuk BBM.

Sinyal harga Pertalite bakal naik semakin kuat, setelah pemerintah melalui sejumlah kementerian menyampaikan pernyataannya beban susidi energi.

Menkeu Sri Mulyani: Anggaran Subsidi Energi Bisa Jebol

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan adanya potensi anggaran subsidi energi jebol, atau lebih dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2022.

Sri Mulyani mengatakan, pada tahun ini pagu anggaran subsidi energi yang terdiri dari BBM, elpiji, dan listrik mencapai Rp 502,4 triliun.

"Kami melihat dengan volume yang cukup besar, ini (anggaran subsidi energi) bisa mungkin terlewati," ucap Sri Mulyani seperti dilansir Kompas.

Baca juga: Harga Telur Ayam di Jakarta Timur Tembus Rp31 Ribu Per Kilogram, Pedagang dan Pembeli Mengeluh

Sebagaimana diketahui, belanja subsidi energi mengalami peningkatan signifikan pada tahun ini, seiring dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia.

Asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2022 telah diubah menjadi 100 dollar AS per barrel, dari semula hanya 63 dollar AS per barrel.

Tingginya subsidi komoditas energi juga menjadi salah satu alasan utama proyeksi anggaran belanja pada tahun ini membengkak, menjadi Rp3.169,1 triliun.

Padahal, tanpa adanya lonjakan subsidi energi, target belanja negara sebenarnya hanya mencapai Rp 2.714,1 triliun.

Adapun pada tahun depan, pagu anggaran subsidi energi akan mengalami penurunan, namun masih tetap tinggi yakni sebesar Rp 336,7 triliun.

Pagu ini disiapkan dengan memperhitungkan asumsi ICP yang menurun, menjadi 90 dollar AS per barrel.

Menteri ESDM Sebut Anggaran Kompensasi Untuk BBM Subsidi Sudah Berat

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, di tengah harga minyak dunia yang masih terus berfluktuasi, pemerintah berupaya untuk memastikan ketersediaan BBM subsidi untuk masyarakat.

Namun, konsumsi BBM subsidi mengalami peningkatan signifikan selama beberapa waktu terakhir.

Peralihan penggunaan bahan bakar menuju BBM subsidi semakin marak seiring dengan terus meningkatnya harga BBM.

Baca juga: Ada Kepentingan Politik Pemerintah Di Balik Kasus Brigadir J, Mahfud MD Buka Suara: Ini Mau Pemilu

Oleh karenanya, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk merespons hal tersebut.

Harapannya, anggaran subsidi BBM tidak semakin membengkak di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.

"Saat ini sedang dikaji banyak opsi secara keseluruhan, nanti kami akan pilih yang terbaik, karena subsidi ini kompensasinya sudah berat sekali, sementara harga minyak masih cukup tinggi," ujar Arifin dalam keterangannya, Jumat (19/8/2022).

Harga Keekonomian Sangat Tinggi, Skema Bansos Tengah Disiapkan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menyesuaikan harga BBM jenis Pertalite.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, harga jual Pertalite yang kini dijual sangat terpaut jauh jika dibandingkan dengan harga keekonomian.

Seperti diketahui, harga keekonomian BBM jenis Pertalite seharusnya dibanderol Rp17.200 per liter jika dijual mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Namun saat ini harga jual Pertalite hanya Rp7.650.

"APBN kita sudah cukup (sulit kalau kembali menambah subsidi). Mungkin supaya harga jualnya ini agar tidak terlalu tinggi antara harga jual dan harga keekonomian, kita sedang hitung perlu opsi kenaikan harga," ucap Susiwijono di Sarinah Jakarta belum lama ini.

Ia juga mengatakan, untuk memutuskan naiknya harga Pertalite, diperlukan pembahasan serta hitung-hitungan yang sangat detail.

Karena, kenaikan BBM subsidi akan berdampak terhadap inflasi nasional. Sehingga, keputusan ini harus dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan.

"Angkanya semua dihitung. Kita semua sedang siapkan angkanya, kita sudah rapat beberapa kali," ucap Susiwijono.

"(Kembali ditegaskan) semua sedang dihitung, kalau naik nanti kontribusi ke inflasinya berapa karena kenaikan harga BBM akan dorong inflasi," lanjutnya.

Baca juga: Konflik Rusia Vs Ukraina, Pengamat Sebut Jokowi Lebih Berani dari Joe Biden: Pilih Datang Langsung

Susiwijono kembali mengatakan, jika nantinya BBM jenis tersebut naik, Pemerintah memastikan harganya tak akan naik terlalu signifikan.

Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan skema bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Susiwijono kembali mengungkapkan, alokasi subsidi untuk BBM Pertalite dinilai kurang efektif. Pasalnya, masih banyak kendaraan mobil mewah yang memakai BBM subsidi tersebut.

"Kalaupun misalnya naik kita akan buat agar jangan terlalu berat, dan yang pasti kalau ada kenaikan kita siapkan bansos-bansos lagi dan ini lebih fair," ungkap Susiwijono.

"Karena kalau harga yang sekarang, semua ini menikmati. Yang pakai mobil-mobil juga pakai. (Seharusnya subsidi) ini bisa kita alirkan ke bansos," pungkasnya.

Wapres: Sedang Dikaji

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengungkapkan, selama ini beban subsidi negara sudah cukup besar.

Dirinya mengungkapkan subsidi BBM bahkan hingga mencapai lebih dari Rp200 triliun.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ma'ruf, usai menghadiri Haul Akbar ke-23 Tahun Ulama Indonesia Alm. Habib Umar bin Hood Alatas, di Depok, Jawa Barat.

"Itu kan ada beban subsidi negara besar sekali. Subsidi kita itu lebih dari Rp200 triliun. Nah, jadi kalau ada kenaikan-kenaikan lagi, ini memang supaya subsidi ini bisa sustain bisa terus berlanjut," jelas Ma'ruf.

Ia juga mengatakan, bahwa wacana kenaikan BBM ini masih dalam tahap pengkajian pemerintah.

Kata Wapres Maruf Amin, pemerintah masih melakukan pembahasan secara komprehensif terkait penentuan harga BBM, khususnya Pertalite.

"Ini yang masih terus dipikirkan, jadi masih dalam penggodokan. Masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan apa tidak. Tapi bagaimana ini berjalan dengan baik," ujar Ma'ruf.

Pekan Depan Presiden Akan Umumkan Kenaikan Harga BBM

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite dan Solar pada pekan depan.

Seperti dilansir Kompas, Luhut mengungkapkan bahwa harga BBM subsidi saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya.

Luhut mengatakan, hal itu akan tergantung dari besaran harga kenaikan harga Pertalite dan Solar.

Luhut mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi beban APBN.

Selain itu, pemerintah juga mengaku sudah melakukan upaya peralihan ke kendaraan listrik, penggunaan biofuel.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sinyal Makin Kuat, BBM Subsidi Bakal Naik Dalam Waktu Dekat, Ini Indikasinya dan Para Menteri hingga Wapres Kompak Sebut Subsidi Energi Jebol Jika Harga BBM Tak Naik