Aksi Berlanjut di Patung Kuda, Ratusan Santri Minta Jokowi Berhentikan Suharso Monoarfa

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ratusan santri yang tergabung dalam Forum Santri Bersatu mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot jabatan Suharso Monoarfa dari Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Aksi tersebut dilakukan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2022).

Ratusan santri yang tergabung dalam Forum Santri Bersatu mengaku tidak terima dengan ucapan Suharso beberap waktu lalu, tentang amplop kiai.

Mereka menilai perkataan Suharso sudah membuat sakit hati dan kecewa para santri, karena kiai-nya dihina.

“Terkait aksi ini, kami meminta Presiden Jokowi untuk memecat Suharso yang telah menghina kiai. Kami berharap Presiden Jokowi bisa mempertimbangkan jabatan Suharso di kabinet kerjanya,” ujar koordinator Forum Santri Bersatu, Ustaz Hilaluddin.

Hilaluddin menyayangkan perkataan Suharso sebagai ketua umum partai Islam yang tidak mencerminkan adab.

Baca juga: Desakan Mundur Suharso Monoarfa, Politikus Senior PPP Sebut Demi Keselamatan dan Kehormatan Partai

Menurutnya, para santri turun ke jalan karena sudah tidak tahan dengan sikap Suharso yang masih acuh dan tidak kunjung mundur dari jabatannya.

“Sudah dilayangkan surat ke Presiden Jokowi untuk memecat Suharso. Kami akan terus melakukan aksi sampai Suharso dipecat,” tegasnya.

Senada, salah satu santri dari Pondok Pesantren Nurul Amanah Jakarta Selatan, Muhammad Eka Ilham mengaku tidak terima jika ahli waris para nabi (kiai dan ulama) dihina.

“Perjuangan kami di bawah terik matahari bukan soal mudah. Rasulullah tidak mewariskan dirham, tapi menurunkan ilmu kepada ulama. Maka kami tidak terima jika ulama dan kiai dihina,” ungkap Eka.

Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan oleh kalangan santri di Banten beberapa waktu lalu. Mereka menggeruduk Kantor DPW PPP meminta Suharso untuk turun dari jabatan ketua umum partai Islam dan Menteri Bappenas.

Walaupun sudah banyak aksi dan para majelis partai meminta Suharso untuk mundur dari jabatannya, hingga kini Suharso belum menanggapi soal itu.

Suharso Monoarfa Beri Klarifikasi

Sementara itu, Suharso Monoarfa angkat bicara terkait dengan ucapan “amplop kiai” yang dinilai oleh sejumlah pihak telah mencemarkan nama baik kiai dan pesantren.

Ucapan tersebut membuat tiga pimpinan Majelis DPP PPP meminta Suharso Monoarfa mundur dari kursi Ketua Umum. Desakan tersebut tertuang dalam sebuah surat tertanggal 22 Agustus 2022.

Suharso mengaku belum menerima secara fisik surat tersebut.

Baca juga: PPP Berpotensi Kehilangan Suara Perempuan dan Milenial, Pengamat Ray Rangkuti Ungkap Penyebabnya

Selain itu desakan mundur melalui surat yang disampaikan itu tidak ada dalam mekanisme partai.

Ia menganggap surat tersebut sebagai permintaan untuk klarifikasi atau tabayun.

“Secara fisik itu surat saya belum terima. Tapi saya lihat sudah beredar di masyarakat. Kedua, mekanisme itu tidak dikenal di partainya. Ketiga, saya memahaminya sebagai permintaan tabayun, untuk dijelaskan,” kata Suharso di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (25/8/2022).

Suharso menjelaskan bahwa pidatonya mengenai amplop kiai yang beredar tersebut telah dipotong sehingga keluar dari konteks dan salah dipahami. Padahal pidato tersebut kata Suharso berkesinambungan.

“Jadi, kemudian pidato saya dipotong, sedemikian rupa, keluar dari konteks, diviralkan. Itu yang tidak fair menurut saya,” katanya.

Menurut Suharso pidatonya tersebut untuk mengingatkan dan mengedukasi budaya anti korupsi.

Terlebih ia merupakan salah satu ketua Stranas pencegahan korupsi.

Suharso mengatakan dalam pidato tersebut sebenarnya ia mencontohkan budaya anti korupsi dalam konteks politik.

Pidato tersebut melanjutkan pidato yang disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

“Saya hadir sebagai pengurus politik dan dalam waktu menjelang pemilu. Sementara  pak Nurul Ghufron mengingatkan PPP itu adalah partai yang berdasarkan ketuhanan yang maha m esa.

Harus diingat bahwa PPP mengenal manusia pada waktu lahir itu kan menjadi abdun dan menjadi khalifah, jangan semua serba uang, tapi tampaknya PPP itu ragu sehingga jangan sampai sebagai partai yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa itu diganti menjadi keuangan yang kuasa,” katanya.

“Jadi itu peringatan keras yang luar biasa. Itu saya coba sampaikan, konteksnya itu,” kata Suharso.

Hanya saja pidato pada Forum Pendidikan Anti Korupsi yang diselenggarakan KPK pada 15 Agustus lalu itu dibiaskan sehingga mengakibatkan orang salah memahaminya.

“Jadi tidak ada maksud saya tidak menghormati kiai sama sekali. Ini partai persatuan pembangunan itu kan didirikan para ulama,” pungkasnya.