Pj Gubernur DKI Jakarta Sebaiknya dari Internal Kemendagri, Pengamat Sarankan Nama Ini

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow berpendapat bahwa kursi Penjabat (Pj) Gubernur DKI sebaiknya diisi oleh internal Kemendagri.

Penulis: Annas Furqon Hakim | Editor: Wahyu Septiana
Dok Kemendagri
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar - Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow berpendapat bahwa kursi Penjabat (Pj) Gubernur DKI sebaiknya diisi oleh internal Kemendagri. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow berpendapat bahwa kursi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sebaiknya diisi oleh internal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pasalnya, pejabat internal Kemendagri sangat memahami persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

“Jadi menurut saya, sangat tepat kalau Pj Gubernur, khusunya DKI Jakarta diisi oleh orang dari Kemendagri. Sebab mereka ini lebih paham persoalan di setiap pemerintah daerah,” ungkap Jeirry dalam keterangannya, Jumat (2/9/2022).

Selain itu, aktivis yang juga pengamat politik ini menegaskan, sosok Pj Gubernur haruslah orang benar-benar memahami sekaligus berpengalaman di bidang birokrasi.

Dengan bekal tersebut, mereka dapat langsung berkerja tanpa harus belajar ketika ditugaskan.

“Orang yang paham birokrasi pemerintahan daerah kan, hanya orang-orang Kemendagri. Jadi ketika dipercaya menjabat Pj Gubernur orang Kemendagri ini bisa langsung kerja tak perlu belajar lagi, mengingat waktu menjadi Pj Gubernur DKI cuman 2 tahun,” bebernya.

Baca juga: Soal Pj Gubernur Pengganti Anies Baswedan, Golkar Minta Penerusnya Harus yang Paham Jakarta

Di lain sisi, lanjut Jeirry, Pj Gubernur DKI juga akan menghadapi tahun politik saat menjalankan roda pemerintahannya nanti.

Karena itu, Pj Gubernur DKI haruslah sosok yang netral dan tidak memiliki kepentingan politik menjelang Pilpres, Pemilu, maupun Pilkada Serentak 2024.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE dan Konsolidasi Indonesia Knowledge Hub on Counter Terrorism and Violent Extremism
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE dan Konsolidasi Indonesia Knowledge Hub on Counter Terrorism and Violent Extremism (ISTIMEWA)

“Saya kira sosok Pj Gubenur DKI ini harus benar-benar orang dari birokrasi murni. Nah, sosok itu ada di internal Kemendagri,” jelasnya.

Mengenai sosok tersebut, Jeirry mengomentari munculnya nama Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar yang dinilai dapat menduduki kursi Pj Gubernur DKI Jakarta.

“Kalau saya berpendapat sangat tepat kalau Kemendagri menugaskan Pak Bahtiar untuk jadi Pj Gubernur DKI. Walaupun nantinya Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menentukan,” jawabnya.

Alasannya, lanjut dia, Bahtiar memiliki segudang prestasi dan pengalaman di bidang birokrasi sekaligus pernah menjadi Pejabat Sementara (Pjs.) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri).

Hal ini merupakan modal utama bagi Bahtiar untuk menjadi sosok yang tepat menduduki kursi Pj Gubernur DKI Jakarta.

Terlebih, kata dia, Jakarta menyandang status Ibu Kota dengan penduduk yang heterogen, sehingga kondusifitasnya harus benar-benar dijaga.

“Karena Jakarta adalah etalasenya Indonesia. Nah, dengan sikap netralitasnya, saya kira Pak Bahtiar ini bisa menjaga kota Jakarta tetap kondusif, saat bangsa ini sedang merayakan pesta demokrasi 2024 nanti,” tandasnya.

Baca juga: Pjs Gubernur Kepri Bahtiar: Tugas Saya Berhasil Jika Pilkada Ini Sukses

Sebagai informasi, sebelum nama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar muncul, sudah beredar tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta.

Mereka di antaranya Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, dan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved