Sekjen PDIP Minta PKS Benahi Depok Ketimbang Kritik Kenaikan BBM, Wali Kota Idris: Gak Usah Baperan
Tengah ramai jadi perbincangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membenahi Kota Depok
Penulis: Dwi Putra Kesuma | Editor: Jaisy Rahman Tohir
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma
TRIBUNJAKARTA.COM, CILODONG - Tengah ramai jadi perbincangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang meminta PKS membenahi Kota Depok lebih daripada mengkritik kebijakan kenaikan harga BBM.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok Mohammad Idris yang memang merupakan Kader PKS, akhirnya angkat suara terkait pernyataan itu.
"Saya sering mengingatkan bahwa yang namanya publik figur, apalagi tingkat nasional, itu dalam ber-statement sejatinya penuh dengan pertimbangan lah ya," kata Idris di Alun Alun Kota Depok, Cilodong, Senin (19/9/2022).
"Karena itu akan menjadi sesuatu hal yang menjadi boomerang gitu kalau dia salah memberikan statement," timpalnya lagi.
Idris mengatakan, dirinya selaku pemerintah daerah akan menerima segala bentukan kebijakan dari pemerintah pusat.
Baca juga: Mirip Kasus di Depok, Perkara Ponsel Bikin Suami yang Baru Keluar Penjara Bakar Istri di Bogor
"Misalnya kan kemarin ada kasus kenaikan BBM, kami sebagai pemerintah eksekutif di wilayah Depok ini, tentunya menerima segala kebijakan. Karena kami adalah bagian dari pemerintah itu sendiri, ya kami jadi mengikuti arahan dan kebijakan," ungkapnya.
Namun demikian, Idris mengatakan bahwa adalah hal yang wajar bilamana ada penolakan terhadap kebijakan tersebut.
"Ketika ada isu penolakan kenaikan bbm di DPR RI, bagi saya dalam demokrasi itu hal yang biasa. Waktu jaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga ada kenaikan dan penolakan, jadi itu biasa," ucap Idris.
"Jangan dikaitkan dengan kondisi pemerintahan daerah karena kami harus menerima kebijakan ini yang kebetulan kebijakan dari pemerintah ini dipimpin oleh Pak Jokowi, yang kebetulan pak Jokowi berasal dari partai PDIP. Jadi gak usah baperan. Biasa saja gitu menurut saya ketika ada orang yang mengkritik atau menolak kebijakan, begitu sih komentar saya," timpalnya lagi.
Untuk informasi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan aksi walk out dari Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada Selasa (6/9/2022) lalu.
Lebih lanjut, Idris mengatakan bahwa pihaknya juga telah bergerak cepat dalam penanganan kenaikan BBM di Kota Depok.
"Kami alhamdulillah gerak cepat dalam hal tindak langkah follow up dari kebijakan kenaikan BBM. Ada bansos dan BLT (bantuan langsung tunai) sudah kami operasikan melalui kantor pos, dan ada bantuan juga dari kami tambahan Rp 150 ribu perorang selama tiga bulan," ujar Idris.
Bahkan, Idris mengaku telah mengimbau seluruh ASN di Kota Depok bersedekah kepada masyarakat yang terdampak kenaikan BBM ini.
"Dalam kewenangan saya sebagai wali kota, bisa memberikan instruksi pada ASN mengimbau untuk infaq atau sedekah pada mereka yang terdampak kenaikan BBM," tegasnya.
