Breaking News:

Sekjen PDIP Minta PKS Benahi Depok Ketimbang Kritik Kenaikan BBM, Wali Kota Idris: Gak Usah Baperan

Tengah ramai jadi perbincangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membenahi Kota Depok

Dwi Putra Kesuma/TribunJakarta.com
Wali Kota Depok, Mohammad Idris, saat dijumpai wartawan di Alun-Alun Kota Depok, Senin (19/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, CILODONG - Tengah ramai jadi perbincangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang meminta PKS membenahi Kota Depok lebih daripada mengkritik kebijakan kenaikan harga BBM.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok Mohammad Idris yang memang merupakan Kader PKS, akhirnya angkat suara terkait pernyataan itu.

"Saya sering mengingatkan bahwa yang namanya publik figur, apalagi tingkat nasional, itu dalam ber-statement sejatinya penuh dengan pertimbangan lah ya," kata Idris di Alun Alun Kota Depok, Cilodong, Senin (19/9/2022).

"Karena itu akan menjadi sesuatu hal yang menjadi boomerang gitu kalau dia salah memberikan statement," timpalnya lagi.

Idris mengatakan, dirinya selaku pemerintah daerah akan menerima segala bentukan kebijakan dari pemerintah pusat.

Baca juga: Mirip Kasus di Depok, Perkara Ponsel Bikin Suami yang Baru Keluar Penjara Bakar Istri di Bogor

"Misalnya kan kemarin ada kasus kenaikan BBM, kami sebagai pemerintah eksekutif di wilayah Depok ini, tentunya menerima segala kebijakan. Karena kami adalah bagian dari pemerintah itu sendiri, ya kami jadi mengikuti arahan dan kebijakan," ungkapnya.

Namun demikian, Idris mengatakan bahwa adalah hal yang wajar bilamana ada penolakan terhadap kebijakan tersebut.

"Ketika ada isu penolakan kenaikan bbm di DPR RI, bagi saya dalam demokrasi itu hal yang biasa. Waktu jaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga ada kenaikan dan penolakan, jadi itu biasa," ucap Idris.

"Jangan dikaitkan dengan kondisi pemerintahan daerah karena kami harus menerima kebijakan ini yang kebetulan kebijakan dari pemerintah ini dipimpin oleh Pak Jokowi, yang kebetulan pak Jokowi berasal dari partai PDIP. Jadi gak usah baperan. Biasa saja gitu menurut saya ketika ada orang yang mengkritik atau menolak kebijakan, begitu sih komentar saya," timpalnya lagi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved