Dialog Terbuka di 5 Kampus, Kanwilkumham DKI Jelaskan 14 Pasal Krusial RKUHP

Kanwilkumham DKI Jakarta melakukan dialog terbuka terkait Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di lima kampus pada Selasa (27/9/2022).

Penulis: Bima Putra | Editor: Wahyu Septiana
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Kanwilkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun saat menghadiri dialog terbuka terkait RKUHP di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Makasar, Jakarta Timur, Selasa (27/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, MAKASAR - Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kanwilkumham) DKI Jakarta melakukan dialog terbuka terkait Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di lima kampus pada Selasa (27/9/2022).

Kelima kampus yakni Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Universitas Yarsi, Universitas Sahid, Universitas Bung Karno, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Prof. Gayus Lumbuun.

Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun mengatakan dialog terbuka ini menyasar 14 pasal dalam RUU KUHP yang dianggap krusial dan diperdebatkan dalam masyarakat.

"Kita dialog secara terbuka ke mahasiswa, dosen agar bisa mengkritisi, bisa menyampaikan pendapat. Memberikan sumbangan saran dan sebagainya," kata Ibnu di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Selasa (27/9/2022).

Pasal RKUHP yang dibahas dalam dialog melibatkan akademisi di masing-masing kampus memiliki fakultas hukum yakni Pasal 2 dan Pasal 69 mengenai living the law atau hukum pidana adat.

Baca juga: Dipicu Adu Mulut, Demo Depan Kanwilkumham DKI Jakarta Berujung Ricuh

Pasal 67 dan Pasal 100 mengenai pidana mati, Pasal 218 mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 252 mengenai menyatakan diri memiliki kekuatan gaib untuk mencelakakan orang.

Penghapusan pasal tentang dokter atau dokter gigi yang menjalankan kerja tanpa izin, Pasal 277 mengenai membiarkan unggas merusak kebun atau tanah yang telah ditaburi benih.

Rapat Audiensi Yankomas yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun
Rapat Audiensi Yankomas yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun (ISTIMEWA)

Pasal 280 mengenai tindak pidana gangguan dan penyesatan proses peradilan, penghapusan tindak pidana advokat curang, Pasal 302 RKUHP: tindak pidana terhadap (penodaan) agama

Pasal 340 tentang penganiayaan hewan, Pasal 412 tentang tindak pidana mempertunjukan alat pencegahan kehamilan kepada anak, Pasal 429 tentang penggelandangan mengganggu ketertiban.

Pasal 467 mengenai aborsi, dalam pasal ini pidana dikecualikan indikasi kedaruratan medis, perempuan korban perkosaan atau kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan.

Dalam poin korban kekerasan seksual ini usia kehamilan tidak lebih dari 12 minggu, kemudian Pasal 415 tentang perzinaan, Pasal 416 kohabitasi (kumpul kebo), dan Pasal 477 perkosaan dalam perkawinan.

Dalam dialog terbuka di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden termasuk yang banyak dipertanyakan mahasiswa.

Namun Ibnu menuturkan RKUHP sudah membedakan antara kritik dengan penghinaan, sehingga bukan berarti masyarakat tidak dapat menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved