Perda Kota Religius Depok yang Ditolak Kemendagri dan Ridwan Kamil Habiskan Dama Ratusan Juta Rupiah

Terkini, Idris mengatakan bahwa sedianya pembuatan Perda tersebut telah menghabiskan dana ratusan juta rupiah.

Dwi Putra Kesuma/TribunJakarta.com
Wali Kota Depok, Mohammad Idris, di Alun-Alun Kota Depok, Senin (19/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MASPerda Kota Religius Depok yang telah disahkan di DPRD namun ditolak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bukan cuma tak disetujui oleh Kemendagri, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengungkapkan bahwa perda tersebut juga tak didukung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Nah itu tadi makanya dulu kita punya Perda Penyelenggaraan Kota Religius sayang sekali sudah kita sahkan di dewan, bersama dewan tetapi tidak disetujui oleh kementerian, gubernur juga nggak mendukung sehingga mandek di kementerian nah itu katanya ranah agama,” jelas Idris pada wartawan, Jumat (30/9/2022) kemarin.

Terkini, Idris mengatakan bahwa sedianya pembuatan Perda tersebut telah menghabiskan dana ratusan juta rupiah.

“Saya termasuk orang yang tidak mau dikatakan sia-sia sebab kalau bikin Perda seperti kunjungan kerja atau segala macam sampai Rp 300 juta - Rp 400 juta,” jelas Idris dikonfirmasi, Sabtu (1/10/2022).

Baca juga: Terungkap Alasan Kemendagri dan Ridwan Kamil Tolak Perda Kota Religius Depok, Idris Angkat Bicara

“Ini mandek cuma sekedar dimasukin laci di Kementerian Dalam Negeri. Saya ingin minta lagi nanti sebelum saya turun, saya akan minta ke sana dengan menterinya termasuk Menteri Agama saya minta rekomendasi,” ungkapnya.

Sebelumnya juga diberitakan, Idris berujar perda tersebut ditolak musabab ada kata-kata religius.

“Ada kata-kata religius, saya bilang baca dulu dong dalamnya kalau dibaca substansinya dalamnya Insya Allah akan paham semuanya,” imbuhnya.

“Ini jangan hanya kata-kata religius, padahal sebelumnya tagline Kota Depok isinya adalah unggul nyaman religius tidak dipermasalahkan dan disetujui jadi catatan dokumen negara,” pungkasnya.

 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved