Ternyata Anies Baswedan Sempat Tolak Tawaran PKS sebelum Terima Pinangan Capres NasDem

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Terungkap, sebelum dideklarasikan Partai NasDem sebagai capres 2024, Anies Baswedan ternyata sempat menolak pinangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal ini diungkapkan Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Abdul Aziz, saat dikonfirmasi, Rabu (5/10/2022).

Aziz mengatakan, pada awal masa Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu, pihaknya sudah mengajak Anies Baswedan untuk bergabung menjadi kader PKS.

"Ya sudah sih (mengajak Anies jadi kader PKS), 'bagaimana menurut pak Anies kalau pak Anies gabung di PKS' begitu," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (5/10/2022).

Sebagai informasi, PKS bersama Gerindra merupakan partai yang mengusung duet Anies Baswedan - Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017.

Baca juga: Anies Baswedan Sudah Lama Idamkan Jadi Capres Kata Ridwan Kamil, Beda dengan Reaksi Ganjar Pranowo

Baca juga: Kemarin Anies Baswedan Dideklarasikan Jadi Capres 2024, Kini Jakarta Langsung Dikepung Banjir

Namun, ajakan PKS saat itu ditolak Anies Baswedan dengan alasan lebih memilih berjuang lewat jalur profesional.

"Beliau menanggapinya 'ya biarkanlah pak, saya berjuang di jalur profesional'," ungkapnya.

Meski menolak jadi kader partai, anggota DPRD DKI Jakarta ini menegaskan, PKS tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut.

PKS lebih memprioritaskan figur yang bisa bekerja demi memajukan bangsa.

"Yang penting buat kami itu bukan soal Anies ini kader PKS atau bukan, tapi bagaimana kita mau mencalonkan orang, mau kader PKS atau kader partai lain atau profesional sekalipun. Tapi bagaimana dia bisa menyelamatkan bangsa ini, itu jauh lebih penting," katanya.

Tak hanya itu, politikus senior PKS ini pun menilai, Anies Baswedan lebih cocok berpolitik tanpa partai.

Baca juga: Anies Baswedan Jadi Capres 2024, 3 Nama Ini Dinilai Layak Cawapresnya: Ada AHY dan Andika Perkasa

Dengan demikian, Anies tak terjebak konflik kepentingan yang ujung-ujungnya nanti hanya tunduk pada perintah partai.

"Kalau mementingkan salah satu partai politik sangat bahaya di posisi pimpinan. Dia akan kehilangan netralitasnya, menghilangkan keadilannya," tuturnya.