Antitesa Anies Soal Banjir, Heru Budi Hartono Sinergi dengan Menteri PUPR Soal Normalisasi Sungai

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Antitesa Anies Baswedan soal mengelola banjir Jakarta, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal hidupkan program normalisasi sungai yang sempat mandeg. 

Heru Budi Hartoni mengakui persoalan banjir Jakarta tak bisa ditangani sendirian oleh Pemprov DKI Jakarta sehingga harus bersinergi dengan Kementerian PUPR.

Era Anies Baswedan, Pemprov DKI Jakarta tetap meyakini naturalisasi cara terbaik. Namun Heru Budi memiliki pandangan lain.

Sehingga di hari pertama kerja di Balai Kota Jakarta, Heru Budi Hartono segera menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk program pengendalian banjir Jakarta.

"Kami harus sesegera mungkin bersinergi. Apa yang dilakukan pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan pemerintah pusat secepatnya dalam penanganan banjir," ucap Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta, Senin (17/10/2022).

Baca juga: TGUPP Anies Baswedan Segera Tamat, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Pilih Berdayakan SKPD

Sedianya Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR bersinergi menjalankan program normalisasi sungai di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta punya tugas membebaskan lahan di sekitar bantaran kali. Sedangkan, proses normalisasi akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

Program normalisasi untuk pengendalian banjir ini sempat jadi andalan di era Gubernur Joko Widodo dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Sayangnya, program unggulan pengendalian banjir ini justru mangkrak di zaman Anies Baswedan.

Heru Budi Hartono menyebut banjir Jakarta disebabkan oleh tiga faktor, yaitu rob, hujan lokal dan air kiriman dari hulu Sungai Ciliwung di Puncak, Kabupaten Bogor.

Dalam waktu dekat, Pemprov DKI Jakarta akan merevitalisasi saluran-saluran dan drainase termasuk pengurasan waduk, termasuk penguatan rumah pompa di di tempat strategis.

"Maka dari itu kami akan segera ke Pak Menteri PUPR untuk bersinergi," sambunganya.

Baca juga: Gebrakan Heru Budi Usai Jadi Pj Gubernur DKI, Kebijakan yang Dihapus Anies Baswedan Diaktifkan Lagi

Untuk pengendalian banjir akibat rob atau kenaikan muka air laut, Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR untuk membuat tanggul laut NCICD.

"Tanggul raksasa mungkin di beberapa lokasi tertentu seperti di Jakarta Utara, sebagian Jakarta Barat, itu tanggulnya harus diperbaiki," tuturnya.