Heru Budi Hartono Pastikan Lanjutkan Program Normalisasi yang Mangkrak di Era Anies Baswedan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan bakal segera melanjutkan program normalisasi sungai yang sempat mangkrak di era Gubernur Anies Baswedan.

Koordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Nanti kita selesaikan (masalah pembebasan lahan). Dalam jangka waktu dekat akan sinergi dengan Menteri ATR," ucapnya di Kementerian BUMN, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2022).

Sebagai informasi, Pemprov DKI tak sendiri dalam menjalankan program normalisasi sungai.

Program pengendali banjir ini juga dijalankan bersama pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Pakai Baju Tahan Api, Heru Budi Hartono Naik ke Lokasi Kebakaran Kubah Masjid Jakarta Islamic Centre

Pemprov DKI punya tugas melakukan pembebasan lahan di lokasi-lokasi yang akan dilakukan normalisasi.

Sedangkan, pekerjaan fisik normalisasi akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Koordinasi dengan PUPR pun langsung dilakukan Heru begitu dirinya dilantik jadi Pj Gubernur DKI pada 17 Oktober lalu.

Saat itu, Heru menyebut ada beberapa strategi yang akan disinergikan untuk mengatasi banjir di ibu kota, salah satunya soal kelanjutan program normalisasi.

"Pertemuan ini (dengan PUPR) ada kaitannya dengan normalisasi, sodetan Kali Ciliwung, dan master plan penanggulangan banjir yang nanti kita sinergikan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Yusmada Faizal mengatakan, proses pembebasan lahan terus berjalan di Kelurahan Cawang Jakarta Timur dan Rawajati Jakarta Selatan.

"Saat ini di Ciliwung di Kelurahan Cawang ada sekitar 800 meter. Lalu Rawajati juga lagi proses pembebasan, dari 100 bidang itu sudah 50 bidang," tuturnya.

Yusmada menyebut, proses pembebasan lahan sejatinya sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir.

Namun, pembebasan lahan baru dilakukan di titik-titik tertentu sehingga proses pengerjaan fisik normalisasi belum bisa dilakukan.

"Ini proses (pembebasan) tanah harus kita clear," kata Yusmada.

Sebagai informasi, target normalisasi mencapai 33 kilometer dan saat ini 16 kilometer sudah berhasil ditanggul.

Artinya, Pemprov DKI masih harus mengejar 17 kilometer normalisasi.

"17 persen itu bertahap," ucapnya.