Beda dari Anies Baswedan, 2 Minggu Kerja Pj Gubernur DKI Heru Budi Tak Pakai TGUPP
PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beda dengan Anies Baswedan. Ia tidak menggunakan TGUPP, Kamis (27/10/2022).
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan selama hampir dua minggu ini menjabat, dirinya tak dibantu oleh Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
"Saya sih enggak ada (rencana pakai TGUPP)," ucapnya di Balai Kota, Kamis (27/10/2022).
Walau demikian, ia menyebut bukan berarti penggunaan TGUPP seperti yang dilakukan di era Anies Baswedan dan gubernur sebelumnya.
Menurutnya, langkahnya yang tak menggunakan TGUPP ini merupakan keputusan pribadinya.
"TGUPP kan tergantung selera gubernur masing-masing, dulu bagus, semuanya bagus, tapi saya belum terpikirkan (pakai TGUPP)," ujarnya.
Pilih Maksimalkan Peran SKPD
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono beri isyarat tak akan menggunakan jasa Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Hal ini diungkapkan Heru begitu tiba di kantor barunya di Balai Kota Jakarta.
Baca juga: Resmi, Heru Budi Hartono Terbitkan Surat Edaran Larang ASN DKI Cuti Selama Musim Hujan
Pengganti Anies Baswedan ini pun lebih memilih memaksimalkan peran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada," ucapnya, Senin (17/10/2022).
"Mungkin jiga bisa diperkuat asisten, ada tenaga ahli, asisten ahli," sambungnya.
Ketua DPRD DKI Minta TGUPP Dibubarkan
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta TGUPP era Gubernur Anies Baswedan dibubarkan.
Pasalnya, keberadaan tim khusus bentukan Gubernur Anies Baswedan ini justru dinilai merusak Jakarta.
"TGUPP harus hilang, itu yang buat kacau pembangunan di Jakarta dengan ide-ide dia yang banyak merugikan," ucapnya di gedung DPRD DKI, Selasa (13/9/2022).
Politikus PDIP ini pun menyoroti program revitalisasi trotoar yang masif dilakukan di era Gubernur Anies Baswedan.
Ia pun menyoroti program pembangunan Gubernur Anies Baswedan yang hanya difokuskan di sekitar pusat kota, sedangkan daerah pinggiran terabaikan.
"Harus rasional membangun, pinggir daerah di Jakarta juga harus dapat persamaan pembangunan, jangan cuma tengah kota," ujarnya.
"Casing saja bagus, yang gini enggak boleh. Itu ide-ide TGUPP tuh," sambungnya.
Baca juga: Resmi, Heru Budi Hartono Terbitkan Surat Edaran Larang ASN DKI Cuti Selama Musim Hujan
Prasetyo pun membandingkan TGUPP bentukan Gubernur Anies dengan Gubernur Joko Widodo.
Di era Gubernur Jokowi, TGUPP disebut Prasetyo menjadi wadah bagi aparatur sipil negara (ASN) Pempriv DKI yang mau pensiun.
"Kalau dulu pak Jokowi itu kan orang pensiun terus diberdayakan sebelum masa pensiunnya selesai," tuturnya.
Oleh karena itu, Prasetyo menegaskan, DPRD DKI akan menyetop pendanaan untuk TGUPP setelah Gubernur Anies Baswedan lengser.
"Mulai sekarang TGUPP enggak akan saya laksanakan dalam Badan Anggaran nanti, enggak akan dianggarkan," kata Prasetyo.
