Serapan Anggaran DKI Rendah, PDIP Nilai TGUPP Era Gubernur Anies Baswedan Biang Kerok
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menuding TGUPP era Anies Baswedan biang kerok rendahnya serapan anggaran Pemprov DKI tahun 2022.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menuding Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Gubernur Anies Baswedan sebagai biang kerok rendahnya serapan anggaran Pemprov DKI di tahun 2022 ini.
Ia menyebut, banyak program kerja Pemprov DKI di tahun ini yang justru disusun TGUPP.
"Program yang didaratkan di dinas A sebetulnya inisiatornya bukan kepala dinasnya, tapi mungkin inisiatornya muncul dari TGUPP," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (2/11/2022).
"Sehingga dalam eksekusi mereka jadi setengah-setengah, karena itu maka yang terjadi penyerapannya akan rendah," sambungnya.
Politikus senior ini bilang, selama lima tahun terakhir dipimpin Gubernur Anies Baswedan, TGUPP acap kali melakukan intervensi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Baca juga: Serapan Anggaran DKI Jakarta Tahun 2022 Baru 55,91 Persen, Komisi A DPRD Paling Tinggi
Hal ini pun mengakibatkan jajaran Pemprov DKI tak bisa bekerja maksimal sehingga program tersebut tak bisa dijalankan secara baik yang berpengaruh pada rendahnya serapan anggaran.
"Seorang kepala dinas kan akan merencanakan membuat program, kemudian menganggarkan suatu program kegiatan," ujarnya.
"Tetapi kalau perencanaan program bukan muncul dari dia, ujungnya saat eksekusi kan jadi ragu, itu yang menghambat penyerapan," tambahnya menjelaskan.
Oleh karena itu, Gembong meminta Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mendorong jajarannya untuk mempercepat program-program prioritas.
Mapping terhadap program-program yang dianggap prioritas pun harus terlebih dulu dilakukan.
"Ini harus dilakukan percepatan dan eksekusi, karena kemarin ada banyak campur tangan TGUPP, namun SKPD tidak berani ngomong. Ini persoalannya, sehingga menghambat proses penyerapan sangat signifikan," kata Gembong.
Diberitakan sebelumnya, serapan anggaran DKI Jakarta tahun 2022 capai 56,46 persen.
Hal diketahui dari website https://publik.bapedadki.net/ pada Senin (31/10/2022) pukul 16.10 WIB.
Merujuk pada laman website tersebut, realisasi belanja langsung dan belanja tak langsung Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 42.771.552.192.902.
