Formula E
Didesak Tanggung Jawab Soal Anggaran, Heru Budi Hartono Beri Lampu Hijau Jakpro Lanjutkan Formula E
Heru Budi Hartono memberi lampu hijau kepada Jakpro dan Ancol untuk melanjutkan lagi balap Formula E di tahun 2023 mendatang.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Jaisy Rahman Tohir
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono enggan banyak berkomentar soal permintaan PSI yang meminta dirinya turut bertanggung jawab terkait pelaksaan Formula E yang dijalankan Gubernur Anies Baswedan pada Juni 2022 lalu.
Orang nomor satu di ibu kota ini pun meminta PSI langsung menanyakan soal pertanggungjawaban Formula E kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Sebagai informasi, Jakpro merupakan BUMD yang ditunjuk Gubernur Anies Baswedan untuk menyelenggarakan Formula E di kawasan Ancol pada pertengahan 2022 lalu.
"Formula E silakan ke Jakpro, itu kan (penyelenggaraan) di Jakpro," ucapnya saat ditemui di DPRD DKI, Rabu (9/11/2022).
Eks Wali Kota Jakarta Utara justru memberi lampu hijau kepada Jakpro dan Ancol untuk melanjutkan lagi balap Formula E di tahun 2023 mendatang.
Baca juga: Tak Percaya Formula E Raup Laba Rp6 M, PDIP: Penghitungannya Enggak Jelas
Terlebih, DKI masih terikat kontrak untuk jadi tuan rumah Formula E hingga 2024 mendatang.
"Formula E itu kan sudah B to B (business to business), jadi silakan saja kalau Jakpro dengan Ancol laksanakan (lagi Formula E), enggak papa juga, silakan," ujarnya.
Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk ikut bertanggung jawab soal penyelenggaraan Formula E.
Hal ini disampaikan anggota Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad saat rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Raperda APBD DKI tahun 2023.
"Masalah yang ingin kami angkat dan terus kami perjuangan dari awal Fraksi PSI adalah meminta kejelasan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E," ucap anggota Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad, Rabu (9/11/2022).

Tanggung jawab yang dimaksud PSI ialah soal transparansi anggaran terkait penyelenggaraan balap mobil bertenaga listrik itu.
Ia pun menyinggung soal dana Rp560 miliar yang sudah digelontor dari APBD DKI untuk membayar uang komitmen atau commitment fee Formula E.
Politikus muda ini pun turut memahami bahwa Jakarta E-Prix merupakan program yang dirancang dan dilaksanakan di era Gubernur Anies Baswedan.
Namun, Jakarta masih terikat kontrak menjadi penyelenggara Formula E hingga 2024 mendatang.