Formula E

Didesak Tanggung Jawab Soal Anggaran, Heru Budi Hartono Beri Lampu Hijau Jakpro Lanjutkan Formula E

Heru Budi Hartono memberi lampu hijau kepada Jakpro dan Ancol untuk melanjutkan lagi balap Formula E di tahun 2023 mendatang.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan keterangan tentang bus Transjakarta menabrak lansia, di Gedung K9 Polda Metro Jaya, Slipi, Palmerah, Senin (31/10/2022). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono enggan banyak berkomentar soal permintaan PSI yang meminta dirinya turut bertanggung jawab terkait pelaksaan Formula E yang dijalankan Gubernur Anies Baswedan pada Juni 2022 lalu.

Orang nomor satu di ibu kota ini pun meminta PSI langsung menanyakan soal pertanggungjawaban Formula E kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Sebagai informasi, Jakpro merupakan BUMD yang ditunjuk Gubernur Anies Baswedan untuk menyelenggarakan Formula E di kawasan Ancol pada pertengahan 2022 lalu.

"Formula E silakan ke Jakpro, itu kan (penyelenggaraan) di Jakpro," ucapnya saat ditemui di DPRD DKI, Rabu (9/11/2022).

Eks Wali Kota Jakarta Utara justru memberi lampu hijau kepada Jakpro dan Ancol untuk melanjutkan lagi balap Formula E di tahun 2023 mendatang.

Baca juga: Tak Percaya Formula E Raup Laba Rp6 M, PDIP: Penghitungannya Enggak Jelas

Terlebih, DKI masih terikat kontrak untuk jadi tuan rumah Formula E hingga 2024 mendatang.

"Formula E itu kan sudah B to B (business to business), jadi silakan saja kalau Jakpro dengan Ancol laksanakan (lagi Formula E), enggak papa juga, silakan," ujarnya.

Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk ikut bertanggung jawab soal penyelenggaraan Formula E.

Hal ini disampaikan anggota Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad saat rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Raperda APBD DKI tahun 2023.

"Masalah yang ingin kami angkat dan terus kami perjuangan dari awal Fraksi PSI adalah meminta kejelasan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E," ucap anggota Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad, Rabu (9/11/2022).

25 VERGNE Jean-Eric (fra), DS Techeetah, DS E-Tense FE21, 48 MORTARA Edoardo (swi), ROKiT Venturi Racing, Mercedes-EQ Silver Arrow 02, 09 EVANS Mitch (nzl), Jaguar TCS Racing, Jaguar I- Tipe 5, aksi pada Jakarta ePrix 2022, pertemuan ke-6 Kejuaraan Dunia Formula E ABB FIA 2021-22, di Sirkuit e-Prix Internasional Jakarta dari 2 hingga 4 Juni, di Jakarta -
25 VERGNE Jean-Eric (fra), DS Techeetah, DS E-Tense FE21, 48 MORTARA Edoardo (swi), ROKiT Venturi Racing, Mercedes-EQ Silver Arrow 02, 09 EVANS Mitch (nzl), Jaguar TCS Racing, Jaguar I- Tipe 5, aksi pada Jakarta ePrix 2022, pertemuan ke-6 Kejuaraan Dunia Formula E ABB FIA 2021-22, di Sirkuit e-Prix Internasional Jakarta dari 2 hingga 4 Juni, di Jakarta - (Foto Bastien Roux / DPPI Bastien Roux / DPPI melalui AFP)

Tanggung jawab yang dimaksud PSI ialah soal transparansi anggaran terkait penyelenggaraan balap mobil bertenaga listrik itu.

Ia pun menyinggung soal dana Rp560 miliar yang sudah digelontor dari APBD DKI untuk membayar uang komitmen atau commitment fee Formula E.

Politikus muda ini pun turut memahami bahwa Jakarta E-Prix merupakan program yang dirancang dan dilaksanakan di era Gubernur Anies Baswedan.

Namun, Jakarta masih terikat kontrak menjadi penyelenggara Formula E hingga 2024 mendatang.

Sehingga, jika tetap berlanjut maka balap mobil Formula E akan kembali dilaksanakan di masa kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi.

"Kami paham, ini bukan pada masa tanggungjawab Pj Gubernur, tapi mengingat masih ada dua tahun pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Jakarta dan sudah ada uang Rp 560 miliar yang dibayarkan sebagai komitmen," ujarnya.

Menurutnya, laporan pertanggungjawaban ini sangat penting untuk menentukan apakah Jakarta akan kembali menggelar Formula E atau justru malah mengakhiri kontrak lebih cepat.

"Kami dari Fraksi PSI meminta pertanggungjawaban mengenal pelaksanaan (Formula E), agar dapat kami ambil kebijakan seperti apa kelanjutan kegiatan ini," kata Idris.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved