Heru Budi Ngotot Lanjutkan Program Normalisasi Warisan Jokowi-Ahok, Warga Bantaran Kali Mau Digusur?

Heru Budi Hartono menjalankan program penangan banjir yang mangkrak di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
Kompas/Agus Susanto
Foto udara hunian warga dan Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018) pasca-normalisasi. DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tak akan segan memindahkan warga terdampak program normalisasi sungai yang tak punya surat bukti kepemikan tanah yang sah.

Menurutnya, hal ini dilakukan demi menjalankan program penangan banjir yang mangkrak di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.

Nantinya, warga tersebut bakal dipindahkan ke rumah susun (rusun) yang akan disiapkan Pemprov DKI.

"Bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki alas hak, kami pindahkan ke rusun," ucapnya di Balai Kota, Selasa (8/11/2022) malam.

Sedangkan, bagi warga yang punya surat lengkap terkait kepemilikan lahan yang terdampak normalisasi, Heru memastikan, Pemprov DKI bakal memberikan ganti untung.

Anggaran Rp700 miliar pun sudah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2023 untuk memuluskan program penanganan banjir yang jadi andalan Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ini.

"Warga yang memiliki lahan dan alas haknya di pinggir kali akan diganti untung," ujarnya.

Baca juga: Demi Jalankan Normalisasi, Heru Budi Anggarkan Rp700 Miliar: Biaya Pembebasan Lahan 6,5 Hektare

Aebagai informasi, pada 2023 mendatang Pemprov DKI menargetkan melakukan pembebasan lahan seluas 6,5 hektare di empat kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Rinciannya, lahan seluas 0,8 hektare akan dibebaskan di Kelurahan Cililitan, Kelurahan Cawang 2,25 hektare, Kampung Melayu 1,95 hektare, dan Rawajati 1,5 hektare.

Pemprov DKI Bangun Rusun Margasatwa untuk Korban Gusuran Normalisasi

Pemprov DKI melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) berencana membangun Rusun Margasatwa sebagai tempat relokasi bagi warga korban penggusuran proyek normalisasi sungai.

Normalisasi Sungai Ciliwung di Kampung Melayu, Jakarta Timur
Normalisasi Sungai Ciliwung di Kampung Melayu, Jakarta Timur (Dok Kementerian PUPR)

Menurut rencana, pembangunan Rusun Margasatwa ini akan dimulai pada 2023 mendatang.

"Salah satu yang kami siapkan (untuk relokasi warga) itu di Jakarta Selatan, ami bangun di Jalan Margasatwa di tahun 2023-2024," ucap Kepala DPRKP Sarjoko saat dikonfirmasi, Jumat (28/10/2022).

Sarjoko mengungkapkan, Rusun Margasatwa tersebut nantinya akan memiliki tiga tower.

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved