Puan Maharani Diberi Gelar Dr. HC dari PKNU, Sultan Najamudin: Beliau Teduhkan Suasana di Parlemen
Puan Maharani Soekarnoputri, layak mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari kampus ternama Korea Selatan, Puk Yong National University (PKNU).
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menilai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Puan Maharani Soekarnoputri, layak mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari kampus ternama Korea Selatan, Puk Yong National University (PKNU).
Sultan B Najamudin menilai, Puan Maharani merupakan seorang politisi yang aktif menyerukan peran perempuan dalam dunia politik di banyak forum Internasional.
"Saya kira, beliau pantas menyandang gelar kehormatan tersebut. Sebagai kolega kami tentu turut bahagia dan bangga dengan capaian Bu Puan," kata Sultan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/11/2022).
Senator muda asal Bengkulu itu menilai gelar tersebut merupakan wujud pengakuan publik internasional terhadap kinerja Puan dalam memimpin Parlemen Indonesia.
Ia pun menyebut Puan efektif meneduhkan suasana politik Parlemen yang multi fraksi partai politik.
"Sangat jarang kita menjumpai pengaruh politik seorang tokoh nasional yang mampu mengelola berbagai jenis kekuatan politik dan kemudian menghasilkan produktivitas legislasi DPR selama ini. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman, ketenangan dan gaya komunikasi Bu Puan yang secara lembut menyentuh kekuatan-kekuatan politik Nasional," puji mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
Menurutnya, hanya sedikit tokoh politik perempuan dunia yang eksis dan sukses memimpin lembaga eksekutif dan legislatif.
Baca juga: Prediksi Jokowi Buka Peluang Megawati Sodorkan Putri Mahkota Puan Maharani Duet dengan Prabowo
Puan berhasil menarik perhatian pengamat politik Internasional untuk melihat budaya politik Indonesia yang demokratis dan memiliki sense of gender.
"Artinya, dengan gelar Doktor Honoris Causa dari kampus Korea Selatan itu, Bu Puan secara resmi sudah menjadi tokoh yang sangat menginspirasi perempuan dunia untuk berkiprah di dunia politik. Karena masih banyak negara demokrasi yang belum sepenuhnya memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-hak di bidang politik," tutupnya.(*)
