Cegah Polio Masuk Jakarta, Pemprov DKI Gencarkan Vaksinasi di 2023

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta langsung bergerak cepat menyusun strategi untuk mencegah masuknya penyakit polio di ibu kota.

Sebagai informasi, setelah delapan tahun terakhir Indonesia ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) sebagai negara bebas polio, penyakit itu kembali ditemukan di Kabupaten Pidie, Aceh.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono pun langsung memerintahkan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk segera melakukan langkah pencegahan.

"Nanti Dinkes sudah ada program-program (pencegahan penyakit polio)," ucapnya di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (20/11/2022).

Salah satu upaya yang akan dilakukan ialah dengan menggencarkan vaksinasi polio bagi anak-anak.

Baca juga: Ibunya Lumpuh Karena Polio, Sang Anak yang Menderita Gangguan Jiwa Dipasung Selama 7 Tahun

Dengan strategi ini diharapkan tak ada temuan kasus polio di DKI Jakarta.

"Vaksin polio harus digencarkan, termasuk di tahun depan juya program semua vaksin," ujarnya.

Dilansir dari Kompas.com, satu kasus polio yang ditemukan di Kabupaten Pidie, Aceh membuat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio.

Walau hanya ditemukan satu kasus, namun Kemenkes memandang penetapan status KLB Polio ini diperlukan. Sebab, sejak tahun 2014, Indonesia mendapatkan sertifikat eradikasi polio (Indonesia bebas Polio).

"Karena Indonesia sudah nyatakan eradikasi tapi ternyata ada (muncul) virus polio liar apalagi virus (polio) tipe 2 yang dianggap sudah enggak ada lagi," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Maxi Rein Rondonuwu dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (19/11/2022).

Untuk kasus polio di Aceh ini, Maxi menjelaskan seorang anak berusia 7 tahun yang menjadi korbannya.

Rupanya, anak penderita polio itu belum menerima vaksinasi apapun sehingga Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tidak terpenuhi.

Terjadi penurunan vaksinasi buntut pandemi Covid-19

Maxi menyebutkan, terjadi penurunan tingkat imunisasi dasar lengkap sejak dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan survei cepat yang dilakukan Kemenkes kepada 30 rumah tangga, sebanyak 30 anak dari 25 rumah tangga tidak mendapat vaksinasi IPV (inactive polio vaccine) untuk polio.

Baca juga: Kisah Doni Yulianto, Pengidap Polio yang Jadi Atlet Balap Kursi Roda 

Cakupan imunisasi OPV (oral polio vaccine) pun masih rendah.

"Memang ini masa pandemi untuk luar Jawa cakupannya tidak mencapai target Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Dua tahun ini IDL dan imunisasi tambahan itu banyak tidak capai target," ucap Maxi.

Maxi menuturkan, terjadi penurunan cakupan vaksin polio, baik OPV maupun IPV sejak 2 tahun terakhir.

Pada tahun 2020, cakupan vaksinasi OPV mencapai 86,8 persen, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 80,2 persen.

Maxi tidak memungkiri, banyak daerah dengan cakupan vaksinasi yang kurang dari 50 persen sejak tahun 2020.

"Sebelum pandemi lumayan ya, OPV 1 sampai (vaksin) OPV 4 ada 86,8 persen, sekali pun ada yang di bawah 50 persen di Kalimantan Sumatera, Aceh sejak tahun 2020 sudah rendah, Papua paling banyak, dan Kalimantan," tuturnya.

Sementara itu, vaksinasi IPV di tahun 2020 sebesar 37,7 persen, kemudian naik tipis di tahun 2021 hingga 66,2 persen. Di tahun-tahun ini pula, banyak daerah dengan cakupan vaksinasi kurang dari 50 persen.

"IPV itu rendah sejak 2020 cuma 37,7 persen, hampir semua Sumatera dan Kalimantan termasuk Jawa, Sulawesi itu merah semua cakupannya di bawah 50 persen," ungkap Maxi.

"Naik sedikit tahun 2021, tapi Aceh kita lihat masih merah, dan Papua (juga sama)," sambung Maxi.

30 provinsi dan 415 kabupaten/kota berisiko tinggi KLB Polio

Selain itu, Maxi melaporkan sebanyak 30 provinsi dan 415 kabupaten/kota di Indonesia masuk kriteria berisiko tinggi (high risk) terjadinya KLB polio.

Hal ini disebabkan oleh rendahnya vaksinasi oral polio vaccine/OPV dan inactive polio vaccine/IPV di tiap daerah.

Maxi mengatakan, virus polio mampu mengakibatkan kelumpuhan permanen karena menyerang sistem saraf sehingga kekuatan otot berkurang.

"Ini kalau lihat 30 provinsi dan 415 kabupaten/kota semua masuk kriteria high risk untuk cakupan (vaksinasi) polio yang rendah, jadi indonesia ini high risk untuk terjadi KLB polio," kata Maxi.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News