Penjabat Pengganti Anies Baswedan
Program Warisan Anies Baswedan Tak Dihapus, Heru Budi: Tahun Depan Dibangun Lagi, Tapi Sedikit
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah bakal menghapus program jalur sepeda pada 2023 mendatang.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah bakal menghapus program jalur sepeda pada 2023 mendatang.
Heru bilang, pembangunan jalur sepeda bakal tetap dilakukan meski tak semasif di era Gubernur Anies Baswedan.
Sebagai informasi, program jalur sepeda itu merupakan salah satu program warisan dari Gubernur Anies.
"Ya ada pembangunan (jalur sepeda) sedikit (di tahun 2023)," ucapnya saat ditemui kantor Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2022).
Walau demikian, Heru tak menjelaskan lokasi pembangunan jalur sepeda pada 2023 mendatang.
Ia pub menyebut, pihaknya bakal terlebih dulu melakukan evaluasi terhadap program tersebut.
Sehingga, keberadaan jalur sepeda benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.
Baca juga: Program Warisan Anies Baswedan Terbengkalai, Pj Gubernur Heru Budi Heran: Masa Iya?
"Kan kemarin komitmen dievaluasi. Jadi (jalur sepeda) harus efektif, efisien, dan dapat digunakan," ujarnya.
Anggaran Jalur Sepeda Cuma Rp7,5 Miliar
Meski masuk dalam alokasi anggaran APBD 2023, program jalur sepeda hanya mendapat jatah Rp7,5 miliar.

Padahal, usulan awal program warisan Gubernur Anies Baswedan ini mencapai Rp38 miliar.
"Alhamdulillah diputuskan bahwa lajur sepeda mendapat anggaran Rp7,5 miliar. Memang turun jauh dari sebelumnya Rp38 miliar, tapi okelah," ucap anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli saat dikonfirmasi, Kamis (17/11/2022).
Politikus senior ini membeberkan, anggaran Rp7,5 miliar itu dialokasikan untuk tiga kegiatan, yaitu evaluasi, sosialisasi, dan optimalisasi jalur sepeda.
Untuk evaluasi jalur sepeda, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2 miliar, kemudian sosialisasi hasil evaluasi Rp500 juta.