Partai Garuda Ingatkan Politisasi Upah Jelang Pemilu dan Pilkada Jerumuskan Rakyat

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengingatkan adanya politisasi upah jelang Pemilu dan Pilkada.

Hal itu terkait pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) di berbagai wilayah Indonesia,

"Jangan karena mau menjelang Pemilu dan Pilkada, jangan karena ada kepentingan untuk mendapatkan suara, lalu para kepala daerah, pejabat dan lainnya membuat keputusan yang seolah-olah pro rakyat, tapi sebenarnya malah menjerumuskan rakyat dan perekonomian negara," kata Teddy Gusnaidi dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/11/2022).

Teddy mengatakan prosentasi kenaikan UMP haru melihat dunia usaha yang masih berjuang dan belum normal pasca-Covid-19.

Selain itu, kata Teddy, dunia usaha juga berjuang di tengah para pekerja yang banyak terkena PHK. Lalu ancaman resesi yang bisa menambah beban berat bagi perekonomian.

Baca juga: H-2 Pengumuman UMP 2023 DKI Jakarta, Cek 4 Usulan Kenaikan Upah dan Perbandingan 5 Tahun Terakhir

"Jangan sampai Pengusaha makin terhimpit, PHK bertambah, sehingga yang ter PHK sebelumnya saat covid, malah makin sulit mendapatkan pekerjaan," imbuh Teddy.

Teddy juga mengingatkan jangan sampai karena upah naik gila-gilaan maka harga jual maupun harga beli material naik sehingga mengakibatkan turunnya produksi.

"Akhirnya yang terlihat gagah hanya para pembuat keputusan, bagi pekerja malah merugikan. Ketika pekerja ter PHK akibat kebijakan itu, maka dapat dipolitisasi lagi, dengan mendukung perjuangan orang-orang yang ter PHK dalam narasi dan orasi untuk Pemilu dan Pilkada," ungkapnya.

Teddy mengusulkan kenaikan upah yang wajar dan tidak merugikan masyarakat.

"Yang tadinya memiliki pekerjaan akhirnya tidak lagi memiliki pekerjaan," katanya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News