20 Warga Pembuang Sampah di Jalan Raya Bogor Kena OTT Petugas Lingkungan Hidup

Dinas LH DKI dan Sudin LH Jakarta Timur menjaring 20 warga yang membuang sampah di pinggir Jalan Raya Bogor, Kecamatan Ciracas.

Dokumentasi Sudin LH Jakarta Timur
Warga yang terjaring OTT Dinas LH DKI dan Sudin LH Jakarta Timur karena membuang sampah sembarangan di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (29/11/2022) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CIRACAS - Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI dan Sudin LH Jakarta Timur menjaring 20 warga yang membuang sampah di pinggir Jalan Raya Bogor, Kecamatan Ciracas.

Kasi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Latifah Hanum mengatakan 20 orang tersebut terjaring OTT pada Selasa (29/11/2022) malam.

"Para pelanggar ini langsung dibawa ke posko untuk didata dan diberikan sanksi denda administrasi," kata Latifah di Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (30/11/2022).

Berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2013 Pasal 130 ayat 1B tentang Pengelolaan Sampah, denda maksimal yang dibebankan kepada pelaku sebesar Rp500 ribu.

Diharapkan OTT dan sanksi administratif diberikan dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak lagi membuang sampah sembarangan yang berdampak buruk pada lingkungan.

"Warga yang sudah ditindak agar bisa memberikan edukasi ke teman atau keluarga nya untuk tidak membuang sampah sembarangan," ujarnya.

Baca juga: 6 Jam Pantau Jembatan Kelapa Dua jakarta Barat, Dinas LH DKI OTT 20 Pembuang Sampah Sembarangan

Kegiatan OTT dan Pengawasan dan Penindakan (Wasdak) untuk menjaring warga yang membuang sampah sembarangan akan terus dilakukan Sudin LH Jakarta Timur.

Latifah menuturkan kegiatan ini sebagai upaya dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta merupakan intruksi PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada Dinas LH.

"Salah satu arahan Bapak PJ Gubernur dan ini bukan fase sosialisasi lagi, tetapi ini sudah masuk ke fase penindakan bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan," tuturnya.

Subkoordinator Urusan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Dinas LH DKI Jakarta, Yogi Ikhwan menuturkan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar maksimal Rp500 ribu.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan petugas memiliki pertimbangan, sehingga tidak semua pelanggar yang terjaring OTT dikenakan sanksi administratif maksimal Rp500 ribu.

"Tergantung diskresi petugas. Misalnya anak kecil lebih rendah dari orang dewasa. Yang ekonominya sulit lebih kecil dari yang ekonomi mampu. Ada juga yang enggak bawa duit misalnya kita kasih sanksi sosial saja," kata Yogi.


Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News

 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved