Polemik Kampung Susun Bayam, DPRD Minta Heru Budi Evaluasi Jakpro: Kasihan Bentar Lagi Ambruk

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengevaluasi penugasan yang diberikan kepada BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro)

Hal ini diungkapkan Ida menanggapi polemik Kampung Susun Bayam.

Pasalnya, perusahaan pelat itu diberi tugas di era Gubernur Anies Baswedan untuk membangun dan mengelola Kampung Susun Bayam yang diperuntukan bagi warga korna gusuran Jakarta International Stadium (JIS).

"Jakpro ini menurut saya kasihan benar, karena terlalu banyak beban penugasan-penugasan. Saya berharap pak Pj evaluasi lenugasan yang diberikan kepada Jakpro," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (30/11/2022).

Ia menilai, penugasan untuk mengelola Kampung Susun Bayam ini sangat memberatkan Jakpro.

Pasalnya, Jakpro juga diberi tugas mengerjakan sejumlah proyek besar lainnya, seperti pembangunan tempat pengelolaan sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF) pada 2023 mendatang.

Belum lagi tugas Jakpro mengelola Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Jakarta International Stadium (JIS).

Baca juga: Minta Bantuan Pemprov DKI, Warga Kampung Susun Bayam Bakal Geruduk Balai Kota Esok Hari

"Jakpro nanti bebannya dari mana, anggaran untuk operasional itu," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar pengelolaan Kampung Susun Bayam segera dialihkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).

Bila hal ini tak dilakukan, Ida khawatir Jakpro bakal kolaps lantaran terlalu banyak diberikan beban.

"Lebih baik memang biarkan saja Dinas Perimahan yang mengerjakan dan menyelesaikan (polemik Kampung Susun Bayam)," kata Ida.

"Jangan semuanya di Jakpro, kasihan Jakpro. Sebentar lagi ambruk kalau kebanyakan beban, bebannya harus dikurangi," sambungnya.

Tanggapan Dinas Perumahan Soal Polemik Kampung Susun Bayam

Rencana pengalihan pengelolaan Kampung Susun Bayam dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) ke Pemprov DKI masih opsi.

Hal ini diutarakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko usai menghadiri rapat peripurna pengesahan RAPBD DKI 2023 pada Selasa (29/11/2022) kemarin.

"Masih opsi. Belum jadi. Rencananya akan diserahkan ke Pemprov DKI yang nanti suatu saat akan dikelola oleh dinas perumahan, tapi masih opsi," katanya di lokasi

Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan PT Jakpro perihal hunian Kampung Susun Bayam.

Selanjutnya dalam waktu dekat bakal digelar rapat kembali terkait permasalahan ini.

Namun, bila menjadi rusunawa maka tarif sewa Kampung Susun Bayam bakal merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan. Di mana, di dalamnya biaya sewa termahal sebesar Rp1 juta.

"Kampung susun bayam masih kota koordinasikan dengan pihak Jakpro dan bpbumd dan rencananya akan dikoordinasikan lintas asisten, karena masing-masing. Kalau perumahan di bawah asisten pembangunan kemudian Jakpro di bawah perekonomian. Dan juga terkait masyarakat nanti ada perlunya asisten pemerintah Bu Fitri Plt Kepala BPBUMD dan dalam waktu dekat akan segera dirapatkan kembali," jelasnya.

Warga Kampung Susun Bayam Bakal Geruduk Balai Kota DKI

Warga Kampung Bayam, Jakarta Utara batal geruduk Balai Kota DKI pada hari ini, Rabu (30/11/2022).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kampung Bayam Asep Suwenda.

Ia memastikan aksi ke Balai Kota DKI untuk meminta bantuan Pemprov DKI agar segera menempati Kampung Susun Bayam bakal dilaksanakan pada Kamis (1/12/2022) besok.

"Untuk ke balai kota nya si undur mba kemungkinan besok," katanya saat dikonfirmasi.

Adapun alasan mundurnya permintaan bantuan ini lantaran izin yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dijadwalkan untuk esok hari pukul 08.00 WIB.

"Polda baru bisa memberikan izinnya besok. Jamnya sekitar jam 08.00," lanjutnya.

Nantinya, sekira 100 orang warga Kampung Bayam bakal meminta bantuan kepada Pemprov DKI.

Dilansir dari Kompas.com, para warga Kampung Bayam menyebut, akan mendatangi Balai Kota DKI Jakarta esok Rabu (30/11/2022). Hal ini dilakukan warga untuk meminta bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar segera menempati Kampung Susun Bayam di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Besok kami mau ke Balai Kota minta pertolongan sama pihak Pemprov supaya kami bisa dipermudah jalannya (masuk Kampung Susun Bayam) itu aja," ujar salah satu warga bernama Astuti (38) saat ditemui Kompas.com di depan gerbang Kampung Susun Bayam, Selasa (29/11/2022).

"Insya Allah sih kalau enggak ada halangan apa pun pagi kami sudah menuju ke Balai Kota sampai sore," lanjutnya lagi.

Sepengetahuan Astuti, Pemprov sesungguhnya sudah mempersilakan warga untuk segera menempati unit rumah susun (rusun). Hanya saja, sebagian warga belum sepakat dengan tarif yang ditetapkan oleh PT Jakarta Propetindo (Jakpro).

Di kesempatan yang sama, warga lain bernama Maida (43) menyampaikan bahwa tujuan warga ke Balai Kota DKI juga untuk menyesuaikan tarif sewa Kampung Susun Bayam. Sebab, menurut mereka, tarif yang ditetapkan Jakpro tak sesuai dengan kemampuan korban gusuran Jakarta Inetrnational Stadium (JIS) itu.

"Kan tujuannya dibangun rusun ini untuk menyejahterakan Kampung Bayam," kata Maida.

Puluhan warga memilih untuk menginap di depan Kampung Susun Bayam sampai mendapatkan kejelasan terkait kapan bisa menghuni rusun. Mereka membentangkan tenda beratap terpal warna biru dan menutupi pintu masuk kampung susun di samping kawasan JIS tersebut.

Astuti mengatakan, warga tetap bertahan di tenda meskipun hujan deras mengguyur.

"(Semalam) hujan deras sampai banjir dan bocor segala," kata dia.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News