Soal Polemik Kampung Susun Bayam, PDIP Sebut Bom Waktu yang Ditinggalkan Anies Baswedan

Politisi PDIP Ida Mahmudah menilai polemik Kampung Susun Kampung Bayam sebagai bom waktu yang ditinggalkan Gubernur Anies Baswedan.

Kolase Tribun Jakarta/KOMPAS.com
Kolase foto Anies Baswedan dan Suasana Kampung Susun Bayam yang terletak di dekat Jakarta International Stadium (JIS), Tanjung Priok, Jakarta Utara - Politisi PDIP Ida Mahmudah menilai polemik Kampung Susun Kampung Bayam sebagai bom waktu yang ditinggalkan Gubernur Anies Baswedan. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyebut, polemik Kampung Susun Kampung Bayam sebagai bom waktu yang ditinggalkan Gubernur Anies Baswedan.

Hal ini dikatakan Ida menanggapi kisruh korban gusuran Jakarta International Stadium (JIS) yang belum dapat menempati Kampung Susun Kampung Bayam karena belum ada kesepakatan soal harga sewa dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Setahu saya itu gratis, pak Anies berikan kepada warga Kampung Bayam, saya baru tahu ternyata bayar," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (30/11/2022).

"Ini sangat disayangkan, bom waktu menurut saya ditinggalkan oleh pak Anies," sambungnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk turut tangan menyelesaikan masalah ini.

Termasuk mempelajari ulang janji Gubernur Anies Baswedan dengan warga Kampung Bayam korban gusuran JIS.

"Melihat situasi dan kondisi saat ini, saya minta tim dari Dinas Perumahan untuk menyelesaikan kasus ini, maunya seperti apa," ujarnya

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah di Gedung DPRD DKI, Selasa (5/10/2021)
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah di Gedung DPRD DKI, Selasa (5/10/2021) (Nur Indah Farrah Audina / Tribun Jakarta)

"Kalau memang janjinya gratis ya harus dilihat betul apakah ini memang perlu digratiskan. Kalau digratiskan berapa lama, apakah sebulan, setahun, apa beberapa tahun, kan mesti ada batas waktunya," tambahnya menjelaskan.

Tanggapan Dinas Perumahan Soal Polemik Kampung Susun Bayam

Rencana pengalihan pengelolaan Kampung Susun Bayam dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) ke Pemprov DKI masih opsi.

Baca juga: Harga Sewa Kampung Susun Bayam Diprotes, Jakpro Akan Pakai Tarif Sesuai Pergub 55/2018

Hal ini diutarakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko usai menghadiri rapat peripurna pengesahan RAPBD DKI 2023 pada Selasa (29/11/2022) kemarin.

"Masih opsi. Belum jadi. Rencananya akan diserahkan ke Pemprov DKI yang nanti suatu saat akan dikelola oleh dinas perumahan, tapi masih opsi," katanya di lokasi.

Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan PT Jakpro perihal hunian Kampung Susun Bayam.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved