Posisi Sekda DKI Jabatan Strategis, PKS Ingatkan Tak Bisa Sembarangan Main Copot

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli menilai jabatan Sekda merupakan posisi strategis. Ia mengingatkan tak bisa sembarangan copot.

dokumen pribadi
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli menilai jabatan Sekda merupakan posisi strategis. Ia mengingatkan tak bisa sembarangan copot. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci


TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) menilai, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan posisi strategis.

Oleh sebab itu, kebijakan yang berkaitan dengan pencopotan dan pengangkatan seorang Sekda tak boleh dilakukan sembarangan.

Hal ini dikatakan MTZ menanggapi kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi yang menggeser Marullah Matali dari jabatan Sekda DKI ke Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata.

"Jadi kalau Sekda itu biasanya ada campur tangan dari pusat, jadi enggak bisa sembarangan. Posisi strategis itu," ucapnya saat dikonfirmasi, Minggu (4/12/2022).

Politikus senior PKS ini menambahkan, jabatan Sekda tak bisa sembarang main geser lantaran ini merupakan wewenang dari pemerintah pusat.

Baca juga: Heru Budi Copot Sekda DKI Marullah Matali, PKS: Pj Gubernur yang Diangkat Presiden, Ya Nikmati Saja

Apalagi, Sekda DKI biasanya dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Biasanya ada kode-kode dari pemerintah pusat, enggak bisa sembarangan," ujarnya.

Terkait wacana sosok Sekda selanjutnya berasal dari luar institusi Pemprov DKI, MTZ mengakui hal itu mungkin saja terjadi.

Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli mengusulkan kepada Gubernur Anies baswedan agar menyediakan angkot beda gender demi mencegah pelecehan seksual.
Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli mengusulkan kepada Gubernur Anies baswedan agar menyediakan angkot beda gender demi mencegah pelecehan seksual. (dokumen pribadi)

Sebab, biasanya Sekda dipilih lewat lelang jabatan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pun bisa mendaftar.

Walau lelang jabatan terbuka untuk umum, pemilihan Sekda merupakan wewenang Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo akan memilih satu dari tiga kandidat terbaik dari hasil penyaringan.

"Jadi memang ada kemungkinan Sekda DKI dari luar Pemprov," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Kemendagri: Sudah Ada Izin dari Kemendagri

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved