Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar

Terpampang di Motor Pelaku Bom Bunuh Diri Polsek Astana Anyar, Ini KUHP Baru yang Lagi Jadi Sorotan

Tulisan yang mempersoalkan KUHP terpasang di bagian depan motor pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat.

Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Yogi Jakarta
Istimewa
Tulisan yang mempersoalkan KUHP terpasang di bagian depan motor pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Tulisan yang mempersoalkan KUHP terpasang di bagian depan motor pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat.

Diketahui, bom bunuh diri meledak di Polsek Astana Anyar Rabu (7/12/2022) sekira pukul 08.10 WIB saat petugas kepolisian sedang melaksanakan apel pagi.

Foto-foto mengenai pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar beredar di media sosial.

Termasuk motor bebek warna biru milik pelaku.

Dari foto yang beredar, motor pelaku di bagian depannya ditempel tulisan yang mempersoalkan KUHP.

Baca juga: Hari Ini di Polsek Astana Anyar Bandung, Ini 6 Aksi Bom Bunuh Diri yang Serang Kantor Polisi

Diketahui, saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang sedang menjadi sorotan.

Pada Selasa (6/12/2022), DPR RI dan pemerintah telah mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dengan demikian beleid hukum pidana terbaru itu akan menggantikan KUHP yang merupakan warisan kolonialisme Belanda di Indonesia.

Potongan tubuh terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar (kiri). Kendaraan yang digunakan pelaku saat menuju Polsek Astana Anyar, Bandung. Bagian depan kendara tersebut tertempel secarik kertas bertuliskan bertuliskan 'KUHP=Hukum Syirik/Kafir. Perangi para penegak hukum setan'
Potongan tubuh terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar (kiri). Kendaraan yang digunakan pelaku saat menuju Polsek Astana Anyar, Bandung. Bagian depan kendara tersebut tertempel secarik kertas bertuliskan bertuliskan 'KUHP=Hukum Syirik/Kafir. Perangi para penegak hukum setan' (Kolase TribunJakarta.com)

"Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat paripurna.

"Setuju!' jawab peserta.

Lalu, Sufmi Dasco mengetukkan palu sebagai tanda sahnya RKUHP jadi undang-undang.

Selanjutnya, KUHP terbaru itu diserahkan ke pemerintah untuk diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan diberi nomor untuk masuk ke dalam lembar negara.

Sebagai informasi, paripurna untuk pengesahan yang terus tertunda sejak mendekati akhir masa bakti DPR periode 2014-2019 karena gelombang aksi itu dikebut meskipun masih banyak pasal yang dinilai publik bermasalah atau kontroversial.

Publik pun banyak yang menggelar penolakan atas KUHP baru itu.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved