Orang Dekat Jokowi di DKI Ditampar Keras PDIP Soal Kebijakan Bikin Gaduh: 'Digebukin Jangan Kaget'

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ditampar keras PDIP melalui kritik-kritik seputar kebijakan yang memicu kegaduhan beberapa waktu terakhir.

Kendati merupakan orang dekat Presiden Jokowi sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru tak akan begitu saja lepas pengawasan dalam membuat kebijakan di Jakarta.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, menegaskan, pihaknya akan objektif dalam mengawasi kinerja Heru sebagai Pj Gubernur DKI.

Walau mengaku siap berkomitmen mendukung Heru, Gembong menegaskan pihaknya bakal tetap memberikan kritik bila ada kebijakan yang dirasa kurang pas.

"Ada saatnya kami memberikan dukungan, ada saatnya kami mengkritik juga. Kalau 'digebukin' jangan kaget," tutur Gembong.

Pertemuan Heru dengan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta itu terjadi di antai 8 gedung DPRD DKI jakarta, Senin (19/12/2022).

Baca juga: PAN Harap Heru Budi Hartono Naikkan Gaji Kader Jumantik: Syukur-Syukur Bisa Rp 750 Ribu

Heru menunaikan janjinya untuk mendengar aspirasi fraksi-fraksi dalam memimpin Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Gembong mengkritisi soal komunikasi publik Heru Budi yang dianggap lemah.

Imbasnya, kebijakan yang dibuat Heru Budi justru acap kali bikin gelisah masyarakat.

"Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pak Pj, kegelisahan soal komunikasi publik yang relatif lemah sehingga kebijakan bikin kegaduan," ucapnya.

Ada dua kebijakan Heru Budi yang disorot politikus senior PDIP itu.

Pertama, soal pembatasan usia Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun yang dinilai sangat kontroversial.

Baca juga: Tunggu Perintah Heru Budi, Kawasan Monas Belum Tentu Buka saat Malam Tahun Baru

Pasalnya, ada ribuan PJLP yang bakal kehilangan pekerjaannya akibat kontrak kerjanya tak diperpanjang lagi pada 2034 mendatang.

"Walaupun ini sesuai Undang-undang, ini mengakibatkan kegelisahan. Kebijakan pak Pj dalam konteks ini sangat minus, bukan sekedar minus lagi," ujarnya.

Selain itu, kebijakan Heru Budi yang dinilai cukup kontroversial yaitu keputusan eks Wali Kota Jakarta Utara ini mengubah slogan Kota Jakarta.