Penjabat Pengganti Anies Baswedan
Orang Dekat Jokowi di DKI Ditampar Keras PDIP Soal Kebijakan Bikin Gaduh: 'Digebukin Jangan Kaget'
Heru Budi Hartono ditampar keras PDIP melalui kritik-kritik seputar kebijakan yang memicu kegaduhan beberapa waktu terakhir.
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ditampar keras PDIP melalui kritik-kritik seputar kebijakan yang memicu kegaduhan beberapa waktu terakhir.
Kendati merupakan orang dekat Presiden Jokowi sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru tak akan begitu saja lepas pengawasan dalam membuat kebijakan di Jakarta.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, menegaskan, pihaknya akan objektif dalam mengawasi kinerja Heru sebagai Pj Gubernur DKI.
Walau mengaku siap berkomitmen mendukung Heru, Gembong menegaskan pihaknya bakal tetap memberikan kritik bila ada kebijakan yang dirasa kurang pas.
"Ada saatnya kami memberikan dukungan, ada saatnya kami mengkritik juga. Kalau 'digebukin' jangan kaget," tutur Gembong.
Pertemuan Heru dengan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta itu terjadi di antai 8 gedung DPRD DKI jakarta, Senin (19/12/2022).
Baca juga: PAN Harap Heru Budi Hartono Naikkan Gaji Kader Jumantik: Syukur-Syukur Bisa Rp 750 Ribu
Heru menunaikan janjinya untuk mendengar aspirasi fraksi-fraksi dalam memimpin Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Gembong mengkritisi soal komunikasi publik Heru Budi yang dianggap lemah.
Imbasnya, kebijakan yang dibuat Heru Budi justru acap kali bikin gelisah masyarakat.
"Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pak Pj, kegelisahan soal komunikasi publik yang relatif lemah sehingga kebijakan bikin kegaduan," ucapnya.
Ada dua kebijakan Heru Budi yang disorot politikus senior PDIP itu.
Pertama, soal pembatasan usia Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun yang dinilai sangat kontroversial.
Baca juga: Tunggu Perintah Heru Budi, Kawasan Monas Belum Tentu Buka saat Malam Tahun Baru
Pasalnya, ada ribuan PJLP yang bakal kehilangan pekerjaannya akibat kontrak kerjanya tak diperpanjang lagi pada 2034 mendatang.
"Walaupun ini sesuai Undang-undang, ini mengakibatkan kegelisahan. Kebijakan pak Pj dalam konteks ini sangat minus, bukan sekedar minus lagi," ujarnya.
Selain itu, kebijakan Heru Budi yang dinilai cukup kontroversial yaitu keputusan eks Wali Kota Jakarta Utara ini mengubah slogan Kota Jakarta.

Sebagai informasi, di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, Jakarta punya slogan 'Kota Kolaborasi'.
Kemudian, slogan itu diganti Heru Budi menjadi 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'.
Hal yang disesalkan Gembong di sini bukan soal keputusan Heru Budi mengubah slogan itu.
Melainkan terkait sosialisasi ke masyarakat yang dinilai sangat kurang sehingga kebijakan ini justru menimbulkan polemik.
"Kebijakan ini jadi bulan-bulanan di media, karena komunikasi publik (kurang). Menggerakkan SPKD bahu membahu untuk membangun Jakarta itu harus mampu diterjemahkan dengan baik," kata Gembong.
PKS Cuma Minta Nomor HP
Sementara, saat Heru menyambangi ruang Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, tidak ada kritik berarti yang disampaikan.
kunjungan Heru Budi ke Fraksi PKS tak berlangsung lama, yakni kurang dari 10 menit.
Penasehat Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin pun tampak sudah menunggu kedatangan Heru di depan ruang fraksinya.
Politikus senior PKS ini pun kemudian langsung menyapa dan menyambut kedatangan Heru dan Prasetyo.
"Selamat datang pak," sapa Khoirudin sembari mempersilakan Heru dan Prasetyo masuk ke ruangan.

Ketiganya pun nampak duduk berdampingan di sebuah kursi panjang yang ada di ruangan itu.
Tampak Khoirudin mengambil posisi duduk di tengah dan diapit oleh Heru Budi di sisi kanannya dan Prasetyo di sebelah kiri.
Di ruangan itu juga terlihat sejumlah anggota Fraksi PKS lainnya.
Heru Budi pun langsung menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya yang ingin menepati janjinya untuk bersilaturahmi dengan seluruh fraksi di DPRD DKI.
Terlebih, Heru dulunya merupakan salah satu kandidat yang dipilih oleh seluruh fraksi oleh para anggota dewan Kebon Sirih.
"Terima kasih rekan-rekan sekalian, janjinya sudah dijalankan, sudah sampai di sini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa kerja sama dengan baik, memberikan masukan," ujarnya.
Kedatangan Heru Budi ini pun kemudian diapresiasi oleh Khoirudin yang juga merupakan Ketua DPW PKS DKI Jakarta.
Di sela-sela pertemuan itu, Khoirudin pun menyempatkan diri meminta nomor telepon seluler Heru Budi.
"Terima kasih pak Heru sudah menyempatkan waktu berkunjung ke sini, ke kami Fraksi PKS. Insyaallah kami siap berkolaborasi," kata dia.
"Dan saya mohon izin, nanti boleh minta nomor handphone ya pak. Saya kan juga Ketua DPW PKS DKI, barangkali nanti bisa bicara lebih lanjut ke depannya bersama, bersinergi buat kepentingan rakyat Jakarta," sambungnya.
Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News