Singgung Program Anies Baswedan, Tina Toon Minta Heru Budi Hartono Segera Tangani Banjir Jakarta

Tina Toon meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono segera tangani banjir di ibu kota.

TribunJakarta.com/Pebby Adhe Liana
Agustina Hermanto atau Tina Toon mengaku tak ada persiapan khusus jelang dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta priode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto alias Tina Toon meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono segera tangani banjir di ibu kota.

Hal ini disampaikan mantan artis cilik itu saat Heru Budi menyambangi fraksi PDIP di lantai 8 gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin (19/12/2022) kemarin.

"Masalah DKI ini banjir yang utama. Kalau kemarin pak Pj lebih ke masalah yang lebih luas, banjir ini kalau sekarang bisa dari pompa dan lainnya," ucapnya.

Dalam pertemuan itu, Tina Toon juga menyinggung program naturalisasi di era Gubernur Anies Baswedan.

Ia pun menyesalkan kegagalan Gubernur Anies Baswedan dalam menjalankan program penanganan banjir yang digembar-gemborkan eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu semasa kampanye 2017.

Imbasnya, banjir sampai saat ini masih jadi momok menakutkan bagi warga Jakarta, khususnya saat musim hujan tiba.

"Normalisasi itu perlu, kemari ada bahasannya naturalisasi atau apalah terserah, tapi yang penting dilaksanakan," ujarnya.

"Karena memang banjir itu dari hulu ke hilir, satu banjir yang lain juga ikut banjir," sambungnya.

Baca juga: Orang Dekat Jokowi di DKI Ditampar Keras PDIP Soal Kebijakan Bikin Gaduh: Digebukin Jangan Kaget

Selain menyoroti soal banjir, ada beberapa isu lain yang jadi fokus Tina Toon, seperti banyak jalan rusak di daerah Jakarta Utara hingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Untuk perihal DTKS, Tina Toon menyebut, bantuan yang diberikan Pemprov DKI acap kali tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, ia minta supaya Heru cs mengevaluasi kembali DTKS yang selama ini jadi acuan warga yang bakal menerima bantuan sosial.

"Ada yang sudah punya motor dan mobil masih dapat bantuan. Sedangkan, lansia terlantar malah enggak dapat. Jadi, itu yang harus dievaluasi lebih lanjut," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved