Terbang ke Aceh, Menko Polhukam-Mendagri Tinjau Pulau Terluar hingga Luncurkan Prangko PLBN

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, ACEH - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, 21-22 Desember 2022 ini.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud yang juga selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI serta Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI akan mengunjungi Pulau Rondo dan Kecamatan Lokasi Prioritas di kota Sabang, hingga terakhir di kota Banda Aceh.

Pada hari pertama, rombongan Menko Polhukam dan Mendagri akan mengunjungi dan mengecek kondisi Pulau Rondo.

Pulau seluas kurang lebih 153 kilometer persegi ini terletak di ujung barat Indonesia.

Pulau ini juga merupakan salah satu dari 111 Pulau-Pulau Kecil Teluar (PPKT) yang dijaga Tentara Nasional Indonesia.

Baca juga: Jajaran PLBN di Kalbar Dukung Pembukaan Perlintasan Perbatasan Indonesia-Malaysia

Menjadi titik nol kilometer Indonesia, Pulau Rondo di sebelah utaranya berbatasan dengan wilayah negara India di Laut Andaman yaitu Kepulauan Nikobar.

Sementara itu, di sebelah timurnya berbatasan dengan Thailand di Selat Malaka dan di sebelah barat dengan Samudra Hindia.

Jarak Pulau Rondo dengan Kota Sabang sejauh kurang lebih 30 kilometer, sedangkan dari Kota Banda Aceh bisa ditempuh dengan jarak kurang lebih 61,7 kilometer.

Dijadwalkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito bersama rombongan akan menggunakan helikopter untuk menuju Pulau Rondo.

Sekretaris BNPP Restuardy Daud menjelaskan, kunjungan kerja Menko Polhukam-Mendagri ke Pulau Rondo untuk mendukung peningkatkan sistem pertahanan dan keamanan berbasis PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) melalui peninjauan lapangan ke pulau tersebut.

Seiring kunjungan kerja ini, akan dilakukan peninjauan kondisi personel Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pamputer) serta sarana dan prasarana seperti pos, instalasi air bersih, hingga sumber energi listrik.

"Selain itu, maksud kunker secara umum adalah mendorong dan memperkuat pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP), serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah," kata Restuardy.

Adapun pemantauan dan koordinasi Kementerian dan lembaga (K/L) anggota BNPP bersama pemerintah daerah di PPKT merupakan bentuk perhatian pemerintah dengan hadirnya negara di perbatasan.

Ini sejalan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana pemerintah pusat bersama pemerintah daerah wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dari negara tetangga.

Pada PPKT tidak berpenduduk, penanganan dititikberatkan pada aspek pertahanan, keamanan, dan lingkungan.

Sedangkan pada PPKT berpenduduk, pembangunan dilakukan sebagai bagian dari intervensi pembangunan kecamatan Lokpri.

Untuk PPKT berpenduduk hal yang difokuskan adalah kesejahteraan masyarakat, di samping pertahanan keamanan, dan lingkungan.

Hal tersebut ditempuh melalui pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan.

Restuardy juga menjelaskan, kegiatan kunker akan bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Baca juga: Marak Lintas Batas Negara Jalur Tidak Resmi, Pembangunan PLBN Terus Dilanjutkan

Hal ini merupakan bagian dari MoU kerjasama antara BNPP, Mabes TNI, dan Baznas yang ditandatangani beberapa waktu yang lalu.

Bentuk program yang akan dilaksanakan adalah bantuan sistem elektrifikasi untuk Pos Pamputer Pulau Rondo berupa satu paket pembangkit listrik tenaga surya.

Program lainnya adalah dukungan penurunan angka stunting berupa pembagian makanan tambahan dalam bentuk daging kemasan kaleng untuk ibu dan anak, serta bedah rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni sebanyak 10 unit.

"Bedah rumah (tidak layak huni) masing-masing 5 unit di Kecamatan Lokpri Sukakarya dan 5 unit di Kecamatan Lokpri Sukajaya," jelasnya lagi.

Selanjutnya, dalam rencana Kunker BNPP juga diagendakan beberapa kegiatan di Lokpri Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang memiliki 10 desa atau gampong.

Kegiatan yang dilakukan di antaranya layanan kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan vaksinasi, penanganan stunting, penyerahan bantuan di Kantor Camat Sukajaya, serta meninjau kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM).

Adapun jenis bantuan yang akan diberikan meliputi 1.000 paket bahan makanan pokok, empat unit motor tempel 15 PK, 40 unit jaring tangkap 2,5 inci, empat hand tractor 8,5 PS, serta 200 paket perlengkapan sekolah berupa tas dan alat tulis.

Pada Hari Kedua, Mahfud dan Tito akan meluncurkan Prangko Seri Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Tahun 2022 di Gedung Anjong Mon Mata, Banda Aceh.

Prangko Seri PLBN Tahun 2022 mengambil latar PLBN Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.

Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan Rapat Koordinasi bersama seluruh Jajaran KDH dan Forkopimda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Sebagai agenda terakhir, direncanakan Menko Polhukam akan memberi Kuliah Umum di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh.

Turut mendampingi kunjungan kerja ini meliputi Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon, Plh. Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Gutmen Nainggolan, dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Jeffry Apoly Rahawarin.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News