PKS Ingatkan Pemprov DKI Jakarta Waspadai Pesta Miras dan LGBT di Malam Tahun Baru

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli meminta Pemprov DKI Jakarta mewaspadai sejumlah potensi maksiat pada malam Tahun Baru 2023.

Di antaranya pesta minuman keras (miras) dan lesbian gay biseksual dan transgender (LGBT).

Diketahui, pesta tahun baru 2023 esok bakal digelar secara meriah pasca-Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut pemerintah pusat.

Karenanya, Taufik meminta Pemprov DKI Jakarta, terutama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) lebih waspada pada peredaran miras dan tergelarnya pesta asusila.

Dia menekankan agar Pemprov DKI Jakarta belajar dari kasus Holywings beberapa waktu lalu.

“Saya yakin Holywings adalah fenomena gunung es.

Modusnya, dia hanya urus izin restoran tapi ternyata tidak urus izin penjualan miras,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/12/2022).

Baca juga: PPKM Resmi Dicabut, Aturan Soal Tes Antigen dan PCR Tak Dihapus

Baca juga: Warga Tanah Abang Pawai Obor di Citayam Fashion Week, Bawa Spanduk Penolakan LGBT

Selain sarang maksiat, politisi yang akrab disapa MTZ ini menyebut miras kerap menjadi pemicu terjadinya aksi kriminalitas.

“New Year party jangan sampai berubah jadi ajang maksiat.

Apalagi, minum minuman keras biasanya menyebabkan orang mudah berbuat jahat,” kata MTZ.

Selain soal peredaran miras, MTZ juga menegaskan bahwa Pemprov DKI harus waspada pada penyebaran dan penampilan dari simbol-simbol atau bahkan kegiatan yang mengandung unsur LGBT.

“Sekali lagi, ini bukan masalah semata-mata orientasi, akan tetapi perbuatan asusila, Jangan sampai malam tahun baru di Jakarta malah berubah jadi malam asusila,” tegasnya.

Baca juga: Geger Video Pria Joget Gemulai dengan Pakaian Wanita Diduga Pesta Gay Berujung Kafe WOW Disegel

Baca juga: Demo di Balai Kota, Mahasiswa Desak Heru Budi Tutup W Superclub: Satu Manajemen dengan Holywings

Berkaca dari berbagai penggerebekan nude party atau gay party di beberapa tempat, MTZ berharap agar Dinas Parekraf lebih berhati-hati dalam memberikan izin atau meninjau beberapa lokasi yang rawan.

“Selain masalah asusila dan izin tadi, nyata-nyata LGBT juga merusak pelaksanaan Pancasila di negeri kita,” katanya.