Heru Budi Kembali Copot 'Orang' Anies Baswedan di TransJakarta, PAN Tepis Bau Politis

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono kembali mencopot orang yang merupakan pilihan Anies Baswedan.

Terbaru, Heru Budi mencopot Mochammad Yana Aditya dari jabatan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Adapun Yana menjabat Dirut PT Transjakarta sejak November 2021 atau di saat era kepemimpinan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kini, jabatan Yana telah digantikan oleh Kuncoro Wibowo mulai 11 Januari 2023.

Penunjukan Kuncoro ini berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sebelum di Transjakarta, Kuncoro pernah menjadi bos di PT KAI dengan memegang jabatan sebagai Managing Director of Human Capital, General Affair and Information Technology serta Managing Director of Commerce and Information Technology.

Baca juga: Ganti Orangnya Anies dari Kursi Dirut Transjakarta, Heru Budi: Harapannya Mengurangi Kecelakaan

Mengenai pencopotan Dirut PT Transjakarta, Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Farazandi Fidiansyah menilainya sebagai hal yang wajar.

"Perubahan atau penyegaran di jajaran BUMD, saya rasa itu hal yang lumrah, hal biasa yang dilakukan gitu," kata Farazandi ditemui di DPW PAN DKI Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Dikatakannya, penunjukan jajaran BUMD memang merupakan hak prerogatif Gubernur atau Pj Gubernur yang kini dijabat Heru Budi.

"Jadi, segala sesuatu prosesnya itu tidak melalui diskusi dengan Komisi B," tuturnya.

Karena itu, politisi PAN itu menepis adanya unsur politis di balik pencopotan orangnya Anies Baswedan dengan orang baru pilihan Heru Budi di jajaran petinggi Transjakarta.

"Kalau hal politis, saya rasa enggak juga ya karena Badan Usaha Milik Daerah itu apa namanya harus ditangani oleh kaum profesional.

Harus betul-betul, mungkin mengerti bidangnya, punya visi yang dan pemahaman yang baik dengan apa yang dicapai oleh Pj Gubernur sehingga apa yang ditargetkan itu bisa dicapai.

Jadi saya rasa ini mungkin juga masalah evaluasi kinerja serta kemistri diantara jajaran beserta Pj Gubernur," paparnya.