Massa Ojol Kebakaran Jenggot hingga Gelar Demo Tolak ERP, Heru Budi Santai: Itu Masih Lama

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, CEMPAKA PUTIH - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi santai aksi demo pengemudi ojek online (ojol) yang menolak wacana penerapan jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP) beberapa waktu lalu.

Heru pun meminta para pengemudi ojol itu tak kebakaran jenggot lantaran ERP belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

"Ya itu prosesnya masih lama, masih ada tahapan-tahapan," ucapnya saat ditemui di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023).

Eks Wali Kota Jakarta Utara ini menyebut, masih ada kurang lebih tujuh tahapan lagi sebelum jalan berbayar elektronik itu diterapkan.

Prosesnya pun kini masih dalam tahap pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Ojol Demo di DPRD, Kadishub DKI Tegaskan Kendaraan Online Tetap Bayar Jika ERP Diterapkan

"Masih ada tahapan diskusi juga dengan ahli-ahli transportasi. Jadi ini (penerapan ERP) masih jauh," ujarnya.

Ojol Nilai Heru Budi Sewenang-wenang

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dinilai sewenang-wenang dalam membuat regulasi oleh massa ojek online (ojol).

Hal ini disampaikan massa ojol yang menggelar aksi demo menolak wacana penerapan jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP) di Gedung DPRD DKI.

Pasalnya, Heru Budi hanyalah seorang Pj Gubernur yang menduduki jabatan tersebut bukan dari suara rakyat.

Gubernur DKI Anies Baswedan yang dipilih langsung oleh rakyat pun sudah purnatugas sejak 16 Oktober 2022 lalu.

"Gubernurnya sudah pensiun. Baru Pj ini sekarang, siapa yang tanda tangan Perdanya nanti?," teriak sang orator, Rabu (25/1/2023).

Baca juga: Ketua Komisi B DPRD DKI Janji Perjuangkan Aspirasi Ojol Tolak Jalan Berbayar

Massa aksi pun mengakui bahwa wacana penerapan ERP ini sudah muncul sejak 2006 lalu.

Setelah belasan tahun berlalu tak pernah muncul lagi ke permukaan, massa pun kecewa di era Heru Budi justru wacana itu kembali muncul.

"Wacana ini sudah ada di tahun 2006, semua orang tahu. Kami minta ini (wacana penerapan ERP) dibatalkan," ujarnya.

Ancam Tak Pilih Lagi Anggota DPRD DKI yang Dukung ERP 

Massa ojek online (ojol) yang menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD DKI mengancam tak akan memilih lagi legislator Kebon Sirih yang mendukung rencana penerapan jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP).

"Jangan pilih lagi anggota DPRD yang dukung ERP. Kita konstituen mereka, kita ini suara mereka," ucap sang orator dari atas mobil komando, Rabu (25/1/2022).

Baca juga: Demo Tolak Jalan Berbayar, Massa Ojol Singgung Program Anies Baswedan yang Jadi Biang Macet

Sebuah spanduk ancaman tak bakal lagi 'nyoblos' anggota DPRD DKI yang mendukung ERP pun dibentangkan para pendemo. 

"Wahai legislator Jakarta yang terhormat, jangan pernah terbesit di pikiranmu berlakukan ERP di pikiranmu berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di (Pemilu) 2024," demikian isi spanduk tersebut.

Mereka pun tak henti-hentinya meneriakan penolakan terhadap wacana penerapan jalan berbayar elektronik yang menurut rencana juga berlaku untuk sepeda motor.

"Tolak ERP, lawan. Lawan," teriak sang orator disambut teriakan dari pendemo lainnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News