Jokowi Tunjuk Ketua BPK Bali Jadi Sekda DKI, PSI: Semoga Pemprov DKI Makin Terbuka Soal Anggaran

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan buka suara soal pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono.

Ia pun berharap, Joko Agus bisa bersinergi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam membenahi ibu kota, khususnya soal penanganan kemacetan dan penanggulangan banjir.

Terlebih, Joko Agus dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk mengisi kekosongan posisi Sekda DKI setelah Marullah Matali dicopot dari jabatannya.

"Kami berharap, beliau dapat membawa Jakarta selaras dengan kebijakan-kebijakan di pusat dan di sinilah pekan Sekda untuk mengkoordinasikan ke berbagai stakeholder di Jakarta," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/2/2023).

Melihat rekam jejak Joko Agus yang lama berkutat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), August punya harapan besar terkait keterbukaan pengelolaan APBD.

Baca juga: Joko Agus Ngaku Tak Punya Program sebagai Sekda DKI: Tugas Saya Cuma Bantu Heru Budi

Anggota Komisi D DPRD DKI ini pun berharap Joko akan lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran.

"Melihat track record Joko Agus yang merupakan Kepala BPK Provinsi Bali, tentu integritas dan kualitas beliau tidak perlu dipertanyakan," ujarnya.

"Joko Agus saat di BPK juga pernah punya pengalaman sebagai Kepala Sub Auditorat DKI Jakarta. Jadi  sedikit banyak juga tahu tentang administrasi Jakarta," sambungnya.

Baca juga: Baru Dilantik Jadi Sekda DKI, Joko Agus Lupa Slogan Jakarta Buatan Heru Budi

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.

Adapun pelantikan Joko dilaksanakan di Balai Agung, kompleks Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.

"Saya Pj Gubernur DKI Jakarta dengan ini secara resmi melantik saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," ucap Heru saat melantik Joko, Rabu (15/2/2023). 

Sebagai informasi, Joko sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali.

Ia bakal mengisi jabatan Sekda DKI definitif yang lowong setelah Marullah Matali dicopot Heru Budi beberapa waktu lalu.

Usai pelantikan, Heru mengatakan, Joko bukan wajah asing bagi Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, Joko pernah bekerja lima tahun di BPK DKI selama kurun waktu 2010 hingga 2015.

Dengan pengalamannya itu, Heru Budi yakin Joko bisa membantu dirinya dalam menjalankan program-program prioritas di Pemprov DKI.

"Beliau tidak asing dengan Pemprov DKI karena bertugas 2010 sampai 2015 terkait dengan penganggaran, terkait dengan analisis keuangan dan pengawasan," ujarnya.

"Sehingga saya percaya beliau sebagai Sekda selaku pembina ke dalam sekaligus mengawal supaya penganggaran itu tepat dan tentu akuntabilitas terjaga," tambahnya.

Sementara itu, Joko mengaku bersyukur atas tugas dan amanah baru yang diberikan kepadanya sebagai Sekda DKI.

Ia pun menegaskan komitmennya untuk bekerja mendukung seluruh program yang sudah dirancang Heru Budi.

"Tugas saya membantu beliau, pak Pj Gubernur dalam rangka mencapai program-program pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Jakarta supaya Jakarta lebih baik," tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, Joko turut dilantik oleh Heru Budi bersama Bayu Meghantara yang diangkat sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI.

Eks Wali Kota Jakarta Pusat itu bakal mengisi kekosongan posisi Kepala Distamhut DKI yang lowong setelah ditinggal pejabat sebelumnya, Suzi Marsitawati yang pensiun.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News