Kemenkumham Sumsel Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
Kemenkumham Sumsel tingkatkan kualitas pelayanan publik menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kemenkumham Sumsel tingkatkan kualitas pelayanan publik menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sumatera Selatan Ilham Djaya mengatakan, esensi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM terletak pada upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
“Kita mulai dari peningkatan sarana penunjang kualitas pelayanan publik. Harus ditampilkan jelas tarif layanan dan waktu penyelesaiannya. Masyarakat harus tahu secara transparan mengenai layanan yang diterima sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi,” kata Ilham Djaya dalam keterangan pers, Senin (20/2/2023).
Zona Integritas diketahui adalah predikat yang diberikan Presiden kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca juga: Kemenkumham Sumsel Berikan Beragam Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Ilham berpesan agar internalisasi pembangunan Zona Integritas dapat terus-menerus dilakukan sehingga seluruh jajaran akan memahami makna pembangunan Zona Integritas dengan baik.
Selain itu, ia mengimbau agar pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan tidak hanya sekedar seremonial, tapi benar-benar diimplementasikan.
“Tim kerja Zona Integritas yang telah dibentuk agar rutin melakukan internalisasi melalui sosialisasi, pemasangan banner, hingga publikasi. Jangan lupa juga untuk menyampaikan rencana kerjanya selama satu tahun ke depan,” imbuhnya.
Terkait pemenuhan data dukung Zona Integritas, ia menekankan untuk pemenuhan data dukung yang berkualitas.
Mulai dari pelaporan LHKASN dan LHKPN, percepatan tindak lanjut pengaduan dan audit keuangan, indeks nilai SAKIP, RB, SPIP yang maksimal, hingga dokumen Manajemen Risiko yang implementatif.
Ia pun meminta, agar seluruh jajaran menyumbangkan ide-ide kreatifnya dalam membuat inovasi baru maupun meningkatkan inovasi yang sudah ada.
“Buktikan juga bahwa kita bersemangat dalam membangun Zona Integritas melalui penyajian yel dan jingle yang menggelora, serta lahirkan inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat,” tutupnya.
Adapun kegiatan penguatan Zona Integritas oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyampaian Petunjuk Teknis Tata Pelaksanaan Evaluasi dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja di Lingkungan Kemenkumham tahun 2023 oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham RI secara virtual.
Baca artikel menarik lainnya di Google News
Kakanwil Kemenkumham Sumsel
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dorong Percepatan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2023 |
![]() |
---|
Dua Lapas di Sumsel Ditunjuk Jadi Agen Informasi Pemasyarakatan |
![]() |
---|
Kanwil Kemenkumham Sumsel Dorong Pembimbing Kemasyarakatan dalam Implementasi Restorative Justice |
![]() |
---|
Kemenkumham Sumsel Jalin Sinergi dengan Kepolisian Untuk Pengawasan Notaris |
![]() |
---|
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ajak APH Kedepankan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara |
![]() |
---|