Ahok yang Komisaris Pertamina, Kok Bisa PDIP Salahkan Anies Soal Korban Kebakaran Depo Plumpang

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menunjuk hidung Gubernur DKI Jakarta (2017-2022), Anies Baswedan sebagai sosok di balik banyaknya jatuh korban pada insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jumat (3/3/2023).

PDIP tidak menyalahkan Basuki Tjahaha Purnama alias Ahok, yang merupakan seorang Komisaris Utama PT Pertamina, dan juga Gubernur DKI Jakarta (2014-2017).

Rupanya, PDIP menyoroti kebijakan Anies yang melegalkan warga untuk tinggal di dekat Depo Pertamina Plumpang dengan memberikan izin mendirikan bangunan (IMB), walaupun sangat berbahaya dan berisiko.

Hal itu berbeda dengan langkah Ahok yang justru ingin merelokasi warga sekitar depo saat menjabat DKI 1.

Di sisi lain, Fraksi PDIP juga tidak menyoroti peran Ahok sebagai penanggung jawab utama Pertamina.

"Lahan tersebut adalah milik PT Pertamina yang ditempati warga, akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat gubernur diberi izin mendirikan bangunan yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan," ucap Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, dalam keterangan tertulis, Minggu (5/3/2023).

Anggota Komisi B DPRD DKI ini menyebut, objek vital seperti Depo Pertamina Plumpang seharusnya memiliki wilayah buffer zone atau zona penyangga yang bebas dari permukiman penduduk.

Sebagai penampung dan penyalur bahan bakar, Depo Pertamina Plumpang rawan terbakar dan jika terjadi kebakaran sangat mungkin berimbas ke wilayah sekitarnya.

Baca juga: Depo Pertamina Plumpang Terbakar, Anies Jadi Sorotan: Bukannya Warga Direlokasi, Malah Terbitkan IMB

Namun yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang, permukiman warga berdiri tepat berada di balik tembok pembatas.

Hal ini yang kemudian menyebabkan api merembet hingga permukiman warga saat Depo Pertamina Plumpang terbakar beberapa waktu lalu.

"Sejak awal sudah diketahui bahwa Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu," ujarnya.

"Izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan Anies sewaktu menjabat membuat persoalan bertambah rumit," sambungnya.

Baca juga: 22 Orang Masih Hilang dalam Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak

Sebagai informasi, IMB Kawasan Tanah Merah diterbitkan Gubernur Anies pada Oktober 2021 lalu.

Saat itu Anies berdalih, izin tersebut diterbitkan agar warga yang sudah bertahun-tahun tinggal di dekat Depo Pertamina Plumpang itu bisa mengakses fasilitas pemerintah, meski lahan yang mereka tempati ilegal.

IMB kawasan yang diterbitkan Anies Baswedan itu pun berlaku selama tiga tahun.

Gilbert menduga, IMB kawasan itu diterbitkan Anies hanya untuk memenuhi janji kampanye.

Pasalnya, saat era Gubernur Ahok, warga yang tinggal di kawasan itu mau direlokasi ke rusunawa.

Baca juga: Pulang Kerja Lihat Depo Plumpang Terbakar, Fahrul Ambruk Saat Coba Selamatkan Sang Ibu di Rumah

Namun, rencana relokasi itu mendapat penolakan dari warga sekitar.

"Ini terlihat Anies lebih mementingkan terpilih jadi gubernur dengan janji kampanye walau harus menabrak aturan. Kesalahan ini tidak sepatunya berulang," tuturnya.

PSI Minta IMB Dievaluasi

Senada dengan Gilbert dari PDIP, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Pemprov DKI mengevaluasi IMB kawasan di sekitar Depo Pertamina Plumpang yang diterbitkan di era Gubernur Anies Baswedan.

Ara, panggilan karibnya, menilai, Pemprov DKI harus memastikan keselamatan dan kualitas hidup warga ibu kota terjamin dengan baik.

"Saya berharap ada langkah mitigasi dari Pemprov DKI Jakarta dengan mengevaluasi IMB yang memiliki risiko tinggi seperti buffer zone dekat depo ini," ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (5/3/2023).

Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian lantaran pemukiman warga seharusnya tak berada dekat depo tersebut.

Bila posisinya terlalu dekat maka dikhawatirkan bila kebakaran kembali melanda Depo Pertamina Plumpang, maka kobaran api bisa merembet hingga pemukiman warga seperti yang terjadi Jumat (3/3/2023) kemarin.

"Perlu dicek juga permukiman dekat area rawan longsor, bertegangan tinggi, dan sebagainya," tuturnya.

Selain itu, ia juga menyoroti banyaknya permukiman padat di Jakarta yang punya risiko tinggi dengan kejadian kebakaran.

"Kita punya PR juga terkait permukiman yang terlampau padat dan aliran listriknya semrawut sehingga rawan korsleting yang menyebabkan kebakaran," ujarnya.

Ahok Diminta Cari Sebab

Sementara, Ahok diminta untuk  mencari tahu sebab meletusnya kebakaran di Depo Pertamina Plumpang.

Menurut Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi, bagian Ahok adalah mencari tahu agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Ahok sebagai Komut dengan gaji besar mestinya cari tahu apa penyebabnya agar tidak keulang kembali. Sebab, tidak ada pencari fakta apa penyebabnya, bukan salahkan siapa-siapa, tapi untuk mengetahui agar tidak terjadi lagi," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (5/3/2023).  

Dia menyarankan agar Ahok menunjuk beberapa orang dalam pembentukan tim untuk mencari sebab kebakaran di depo yang menyumbang 20 persen BBM nasional. 

"Mestinya Ahok sebagai komisaris utama bisa bergerak bentuk tim independen, tapi Ahok diam saja. Sangat saya sayangkan," katan Fahmy. 

Di sisi lain, dia menambahkan, sisi keamanan pengolahan bahan bakar fosil dan green energy atau energi hijau pada dasarnya sama. 

"Secara teknis tidak juga (lebih aman green energy), kalau sistem pengamanan tidak bagus dalam proses pengolahan green energy, tidak beda jauh dengan BBM yang energik fosil. Karena itu, potensi risiko hampir sama, bedanya itu green energy outputnya energi bersih, tapi kalau terhadap potensi kecelakaan atau kebakaran hampir sama," pungkasnya.

Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Dilansir dari Tribunnews.com, hingga Sabtu (4/3/2023) malam, Posko Koramil Koja 01 mencatat jumlah korban yang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara sebanyak 19 orang.

"Jadi, korban yang meninggal itu semalam 15, lalu bertambah jadi 17, lalu jenazah yang ditemukan hari ini (dua orang), jumlahnya 19," ujar Penanggung Jawab Piket Koramil 01 Koja, Serda Warno kepada wartawan di lokasi.

Warno menjelaskan, dua jenazah terakhir berhasil ditemukan berkat bantuan anjing pelacak K9, namun dia tidak merinci secara pasti terkait lokasi ditemukannya dua jenazah tersebut.

"Dari Brimob K-9 dia bawa lima anjing pelacak, maka ditemukanlah jenazah itu. Kurang lebih (ditemukan tadi) siang menjelang sore," terangnya.

Warno mengungkapkan, diduga masih ada 3 korban lainnya yang masih tertimbun reruntuhan. Proses pencarian pun terus dilakukan.

"Yang hilang masih tiga orang. TNI tetap mencari, malam ini juga," ujarnya.

Baca juga: BPBD DKI: 371 Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Masih Mengungsi

Berikut nama-nama korban tewas berdasarkan data Posko Koramil 01 Koja:

1. Syaiful Anwar (Laki-laki/21 tahun)

2. Rospita (Perempuan/45 tahun)

3. Iis Ernayati (Perempuan/26 tahun)

4. Ilyas (Laki-laki/4 tahun)

5. Siti Aminah (Perempuan/40 tahun)

6. Hadi (Laki-laki/30 tahun)

7. Rahmad Syukur (Laki-laki/50 tahun)

8. Rohani (Perempuan/40 tahun) 

9. Naila (Perempuan/20 tahun)

10. Sumila (Perempuan/75 tahun)

11. Ayub (Laki-laki/45 tahun)

12. Yumiyati (Perempuan/18 tahun)

13. Hardiyansyah (Laki-laki)

14. Evelina (Perempuan/50 tahun) 

15. Nursaini (Laki-laki)

16. Ardiansyah (Laki-laki/50 tahun) 

17. Seluwidawati (Perempuan)

18. Trish Rhea Aprilita (Perempuan/12 tahun)

19. Syarif Hidayatullah

Seperti diketahui, Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara kebakaran pada Jumat (3/3/2023) malam.

Dari informasi yang diterima pemadam kebakaran, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 20.16 WIB.

Adapun objek yang terbakar berawal dari pipa bensin pertamina yang diduga akibat sambaran petir.

Saat ini, sebanyak puluhan unit mobil pemadam kebakaran dengan ratusan personel sudah dikerahkan untuk memadamkan api.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News