Depo Pertamina Plumpang Terbakar, Anies Jadi Sorotan: Bukannya Warga Direlokasi, Malah Terbitkan IMB

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Usai kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang menyebabkan belasan orang meninggal dunia, eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi sorotan.

Anies disorot perihal kebijakannya menerbitkan surat izin mendirikan bangunan (IMB) Kawasan Tanah Merah yang berada di sekitar depo tersebut.

Salah satu yang menyorot Anies ini ialah Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.

Menurutnya, Anies yang kala itu menjabat sebagai orang nomor satu di DKI itu seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut.

"Harusnya pak Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman. Ini malah dikasih IMB," ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (5/3/2023).

Baca juga: Jasad Ibu Endang Ditemukan di WC Sehari Usai Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Saat Itu Sedang BAK

Kebijakan itu pun berakibat fatal setelah ada belasan warga meninggal dunia akibat si jago merah yang melalap Depo Pertamina Plumpang merembet hingga pemukiman warga.

"Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan. Jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat," ujarnya.

Politikus paling muda di DPRD DKI ini menyebut, sejatinya Pemprov DKI di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan permukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya.

Baca juga: Selidiki Unsur Kelalaian, Polri Identifikasi Dampak Kerusakan dari Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Ia pun menilai, ketegasan yang ditunjukan Ahok ini sepatutnya ditiru oleh para pemimpin.

"Pak BTP dulu pernah mengajak warga untuk pindah karena memang tidak aman jika ada pemukiman dekat Depo Pertamina," tuturnya.

"Ketegasan pak BTP harus ditiru oleh pemimpin politik, walaupun terkadang tidak nyaman, tapi kebijakan penting diambil untuk keselamatan masyarakat sendiri," sambungnya.

Meski demikian, Ia mengingatkan Pemprov DKI supaya memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban.

"Pemprov DKI Jakarta sekarang harus fokus menyelamatkan warga. Jangan sampai kejadian ini terulang. Pastikan mereka sekarang punya tempat tinggal yang aman dan korban dapat pengobatan gratis," tuturnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News