Pemprov DKI Belum Punya Rencana Jangka Panjang soal Nasib Warga Sekitar Depo Plumpang

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) mengaku belum menemukan solusi jangka panjang terkait masalah warga yang tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

Sebagai informasi, belasan warga Tanah Merah meninggal dunia akibat rumahnya dilalap si jago merah yang merambat saat Depo Pertamina Plumpang meledak pada Jumat (3/3/2023) kemarin.

Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta Sarjoko pun menyebut, Pemprov DKI bersama Pertamina bakal berkoordinasi dalam mencari opsi penyelesaian jangka panjang untuk warga yang tinggal di sekitar Depo Plumpang.

"Belum tahu apa yang mau dipilih, tentunya baru akan dibicarakan antara Pemprov DKI dengan Pertamina," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (8/3/2023).

Sarjoko menyebut, belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan Pertamina terkait rencana relokasi warga yang tinggal di sekitar Depo Plumpang.

Baca juga: Legislator Asal Koja Setuju Depo Pertamina Plumpang Dipindah, Yakin Anggaran Tak Jadi Soal

Ia pun menyebut, pembahasan baru sebatas antar para pimpinan di masing-masing institusi.

"Kalau di tataran kami belum ada pembahasan, mungkin di tingkat pimpinan sudah dilakukan pendekatan," ujarnya.

Oleh sebab itu, anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI ini mengaku belum mengetahui langkah selanjutnya yang akan diambil Pemprov DKI.

"Jadi, untuk sementara, untuk kebijakan perencanaan penyelesaian jangka panjangnya gimana kami masih menunggu," tuturnya.

Baca juga: Sosok Konsultan Pajak Rafael Alun yang Diduga Kabur ke Luar Negeri, Identitasnya Sudah Terendus KPK

DPRD DKI Usul Warga Direlokasi ke Wisma Atlet

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah memilih fokus menawarkan solusi bagi para korban kebakaran depo Pertamina Plumpang ketimbang sibuk mencari kambing hitam atas bencana tersebut.

Diketahui, usai terjadi kebakaran depo Pertamina Plumpang yang merembet ke permukiman Kampung Tanah Merah, banyak yang mempersoalkan soal kebijakan di era Anies Baswedan yang mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) meski lokasi tersebut ilegal.

"Kalau saya begini, ini kan sudah terjadi semua, ini ada musibah. saya pikir tidak perlu cari kambing hitam atau kesalahan apa, tidak perlu. tapi mencari solusi," ujar Ida saat dihubungi, Selasa (7/3/2023).

Politisi PDI-P itu pun merespon tawaran solusi dari Presiden Joko Widodo terhadap warga korban bencana depo Pertamina Plumpang.

"Kan kemarin pak presiden sudah hadir ke sana. Pak presiden ada dua solusi, warga yang dipindahkan direlokasi, atau Pertaminanya (dipindah).

Pertanyaannya, bisa tidak Pertamina itu dipindahkan? kan gitu. kalau lahan Pertamina, itu kan lahan dia resmi, yang dihuni sekarang," ujar Ida.

Karena itu, Ida menawarkan solusi agar para korban kebakaran yang tinggal di Kampung Tanah Merah bisa ditempatkan di Wisma Atlet Pademangan yang saat ini masih kosong.

"Saya berpikir lagi, kenapa pemda dki tidak minta kepada Mensetneg untuk Wisma Atlet Pademangan dibuat aja (untuk) mereka (korban kebakaran). ini darurat ya, daripada mereka musti cari kontrakan atau rumah tinggal sementara, kan kasihan," papar Ida.

Selain di wisma atlet, Ida menyebut warga korban kebakaran juga bisa saja ditempatkan di Rusun Nagrak, Jakarta Utara.

"Rusunawa Nagrak ini juga banyak yang kosong, bisa juga di sana.

Warganya dikasi pilihan, mau di Nagrak atau mau di wisma atlet.

Baca juga: Tangis Ria Saat Ambil Jenazah Ibu dan Keponakan yang Jadi Korban Kebakaran di Sekitar Depo Plumpang

Wisma atlet saya pikir darurat, saya yakin kok Mensetneg langsung ngasih itu kalau Pemda DKI mau minta untuk itu ditempatin oleh saudara kita yang sedang kena musibah," tuturnya.

Bila memang diizinkan, bahkan Ida menyebut tak masalah para korban warga Kampung Tanah Merah menetap selamanya di wisma atlet ataupun Rusun Nagrak ketimbang mereka kembali ke rumah yang berbahaya karena terlalu dekat dengan depo Pertamina Plumpang.

"Kita subsidiin mereka kalau keberatan, intinya mereka harus bisa memperhatikan bahwa mereka harus punya tempat tinggal hunian yang layak," ujar Ida.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News