Diduga Ada Penerimaan Pajak Judi Berlabel Permainan Ketangkasan di PAD Kota Bekasi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI - Aksi sawer duit mainan seorang pria saat rapat paripurna HUT Ke-26 Kota Bekasi ternyata merupakan kritik atas dugaan pajak judi dalam Pendapat Asli Daerah (PAD) 2022. 

Pria yang melakukan aksi bernama Rahmad Dani, Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi) Kota Bekasi. 

Dani mengatakan, pihaknya mencurigai adanya dana judi dalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nomenklatur pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan. 

"Jadi itu bentuk kekecewaan kita karena dari pajak hiburan dengan nomenklatur pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, di situ total pendapatannya Rp17 Miliar," kata Dani. 

Dia telah bersurat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk meminta penjelasan, tetapi tidak ada respon untuk klarifikasi. 

Baca juga: Respon Cepat Daerah Rawan, Kantor SAR Jakarta Bentuk Unit Siaga SAR Bekasi

Akhirnya, Dani sebagai Ketua Umum Kammi Kota Bekasi membuat aksi sawer duit mainan saat Plt Wali Kota Bekasi berpidato di gedung parlemen, Jumat (10/3/2023). 

"Makanya saya melakukan interupsi itu ingin melakukan klarifikasi, karena kita sudah melakukan cara yang baik dengan bersurat pun tidak digubris oleh mereka," tegas dia. 

Usai aksi sawer duit mainan, Dani sempat ditahan di ruang transit gedung DPRD Kota Bekasi. 

Di sana, dia ditemui sejumlah orang salah satunya pejabat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). 

Dani sempat diberikan penjelasan oleh orang Bapenda, pajak sebesar Rp17 miliar yang dimaksud bersumber dari permainan ketangkasan. 

Permainan ketangkasan dimaksud yakni, jenis usaha hiburan anak seperti di pusat perbelanjaan dan sejenisnya. 

"Dari nomenklatur itu, kita ketahui pacuan kuda tidak ada di Kota Bekasi yang ada berarti pemasukan dari permainan ketangkasan," ujar Dani. 

Angka Rp17 Miliar jika hanya dari pajak sektor usaha permaianan ketangkasan terlalu besar, jumlah tersebut dianggap tidak logis. 

Mengingat kata dia, periode 2022 merupakan tahun yang sulit akibat Pandemi Covid-19 yang masih melanda perekonomian. 

"Mal-mal ini baru dibuka di tahun 2022 itu di bulan Juli, jadi menurut saya ini menjadi angka yang tidak logis, apalagi seberapa banyak orang yang berangkat ke lokasi permainan itu," ungkap dia. 

Jika dibandingkan dengan PAD dari sektor olahraga kata Dani, angkanya terlalu sedikit dibandingkan permainan ketangkasan. 

"Persija itu berkandang di Bekasi mendatangkan puluhan ribu orang, itu PAD-nya hanya Rp1 miliar pertahun, tapi ini yang dibilang hanya dari Timezone dari permaianan anak-anak ini angkanya tembus Rp17 miliar, itu yang ingin kita pertanyakan," ujarnya. 

Angka Rp17 miliar yang dimaksud diduga bersumber dari kegiatan lain, sebab pos pajak permainan ketangkasan bisa saja dimanfaatkan untuk hal lain seperti perjudian. 

"Makanya tadi saya bilang saya mengkhawatirkan ada indikasi judi di sana, karena dari nomenklatur yang mendekati hal-hal seperti itu," tukasnya. 

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bekasi Arief Maulana mengatakan, Pemkot Bekasi dalam penerimaan PAD telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk di sektor pajak hiburan. 

Nomenklatur pendapatan dari pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. 

“Tidak ada pendapatan yang diduga tidak jelas dimana pendapatan dari pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan pada satu nomenklatur di satu kode rekening pendapatan," kata Arief. 

Angka Rp17 miliar lanjut Arief, didapat dari pajak permainan ketangkasan meliputi sektor usaha permaianan anak, panahan dan permainan salju. 

"Penerimaan pendapatan pacuan kuda memang tidak ada di Kota Bekasi, sedangkan penerimaan pada nomenklatur dimaksud didapatkan dari kendaraan bermotor contohnya permainan ATV dan permainan ketangkasan," tegasnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News