Ogah Kasus Era Anies Terulang, Pimpinan DPRD DKI Beri Syarat Jika Formula E Diperpanjang hingga 2030

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengaku tak keberatan dengan rencana perpanjangan kontrak Formula E hingga 2030 mendatang.

|
Elga Hikari Putra/TribunJakarta.com
Ketua DPP PAN, Zita Anjani tak merasa tersindir dengan pidato politik Megawati Soekarnoputri di acara HUT ke-50 PDI Perjuangan. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengaku tak keberatan dengan rencana perpanjangan kontrak Formula E hingga 2030 mendatang.

Sebagai informasi, 2024 mendatang merupakan tahun terakhir Jakarta bakal menjadi tuan rumah penyelenggara Formula E.

Meski baru berakhir tahun depan, namun negosiasi soal perpanjangan kontrak sudah mulai dibahas bersama Formula E Operations (FEO).

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Pembina atau Steering Committee Jakarta E-Prix 2023 Bambang Soesatyo usai bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono pada Selasa (14/3/2023) kemarin.

Terkait hal ini, pimpinan DPRD DKI itu memberikan syarat bila kontrak penyelenggaraan Formula E ingin diperpanjang.

Baca juga: Dukung Formula E Jakarta 2024 di Jalan Sudirman, Pimpinan DPRD DKI: Kalau Non APBD Saya Sih Yes

"Selama commitment fee tidak dari APBD kami oke saja," ucapnya di Gedung DPRD DKI, Rabu (15/3/2023).

Pembayaran uang komitmen Formula E yang dilakukan di era Gubernur Anies Baswedan dulu sempat jadi polemik.

Total anggaran APBD yang digelontorkan Anies untuk membayar uang komitmen ini mencapai Rp560 miliar.

Penggunaan APBD untuk membayar uang komitmen Formula E ini pun sempat disorot Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bahkan, Gubernur Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, hingga beberapa pejabat Pemprov DKI sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh sebab itu, DPRD DKI pun kini sudah sepakat, penyelenggaraan Formula E tak boleh lagi menggunakan APBD.

Bila ingin menyelenggarakan Formula E, maka Pemprov DKI harus mencari dana dengan skema business to business (B2B).

"Kalau (biaya penyelenggaraan Formula E) dari APBD kami sudah sepakat, kami anggota dewan akan menolak," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo memberi sinyal bakal memperpanjang kontrak penyelenggaraan Formula E hingga beberapa tahun ke depan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved