Eks Dirut Transjakarta Berstatus Tersangka KPK, PSI Singgung Hasil Lobby-lobby Siluman

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Anthony Winza Probowo turut berkomentar perihal ditetapkannya eks Dirut PT Transjakarta Kuncoro Wibowo sebagai tersangka oleh KPK.

Diketahui, Kuncoro Wibowo ditetapkan tersangka terkait posisinya sebagai direktur utama PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dalam penyaluran beras bansos bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021.

Beberapa hari sebelum ditetapkan sebagai tersangk KPK, Kuncoro mendadak mengundurkan diri dari jabatan Dirut Transjakarta yang baru dua bulan diembannya.

Anthony menilai kasus Kuncoro ini adalah hasil dari proses perekrutan jajaran direksi BUMD yang disebutnya banyak 'main belakang' tanpa melihat kualitas dan kapabilitas sosok.

"Permasalahannya selalu ada di dimensi implementasi."

"Implementasi yang di belakang main kucing-kucingan yang tidak terpantau oleh media, tidak terpantau oleh dewan, lobby-lobby siluman itu yang masalah implementasi yang ga ada diperaturan ga ada di kertas, tidak terjangkau," papar Anthony di DPRD DKI Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Menurutnya, pengetatan seleksi jajaran BUMD tak menjamin lahir sosok berkualitas jika praktik curang masih berjalan.

Baca juga: Eks Dirut Transjakarta jadi Tersangka KPK, PDIP Soroti Kemampuan Pemprov DKI Urus BUMD

"Kadang-kadang kalau cuma testnya harus diperberat segala macam juga ga bisa terlihat, karena deal-deal seperti itu saya rasa pasti di tempat yang tidak terlihat," tuturnya.

Terhadap status Kuncoro, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu pun menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk mengusutnya secara tuntas.

"Sekali lagi kita menggunakan asas praduga tak bersalah, kita tunggu dari KPK, yang pasti kami mendukung proses dari KPK, di gali sedalam-dalamnya di buka sebesar-besarnya biar terang menerang," kata Anthony.

Ke depan, dia berharap DPRD turut dilibatkan dalam proses seleksi para petinggi BUMD.

"Saran saya perlu ada fit n proper test dari DPRD DKI, cuma sekali lagi itu pun tidak menjamin, ini kembali lagi ke manusianya," ujar dia.