Upah Boleh Dipotong Sampai 25 Persen, Partai Buruh Tuding Kebijakan Menaker Lebih Kejam dari Pinjol

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Partai Buruh mengkritik kebijakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah layaknya pinjaman online alias pinjol.

Hal itu terkait kebijakan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 yang memperbolehkan pemotongan upah indutri padat karya orientasi ekspor hingga 25 persen persen.

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, selain Partai Buruh, seluruh elemen serikat buruh juga menolak permenaker tersebut.

Said menegaskan bahwa dalam sejarah Republik tidak pernah ada sebelumnya upah itu dipotong terhadap para pekerja.

"Baru kali pertama ini, seorang Menaker melakukan pemotongan upah tanpa dasar hukum," ujar Said dalam keterangannya, Sabtu (18/3/2023).

Baca juga: Partai Buruh: UU Cipta Kerja adalah Drakula Bisnis

Menurut Said, setidaknya ada empat alasan, mengapa  Permenaker No 5 Tahun 2023 ditolak buruh.

Pertama, Menaker telah melawan Presiden.

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh berkeyakinan, Menaker tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan Presiden ketika mengeluarkan Permenaker No 5 Tahun 2023.

Baca juga: Partai Buruh Ajak Serikat Buruh Gelar Aksi di Depan Gedung DPR Tolak Pengesahan Omnibus Law

Pasalnya, kata dia, Presiden sudah menandatangai Perppu No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang tidak mengatur dibolehkannya menurunkan upah buruh..

"Walaupun buruh menolak Perppu, tetapi dalam Perppu jelas diatur, dalam pasal tentang upah minimum dikatakan tidak boleh pengusaha membayar upah buruh di bawah upah minimum," ujar Said.

Said melanjutkan, untuk alasan kedua lantaran dia menilai permenaker itu menurunkan daya beli.

"Kalau upahnya murah, daya beli turun. Daya beli turun, konsumsi berkurang. Kalau konsumsi berkurang, pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai," kata Said.

Alasan ketiga, ujar Said yakni akan terjadi diskriminasi upah.

"Di dalam UU Perburuhan dan Konvensi ILO No 133, tidak boleh ada diskriminasi upah."

"Kalau ada perusahaan padat karya orientasi ekpsor dan ada yang tidak ekspor, masak di diskriminasi?" kata Said.

Menurut Said, hal itu akan merugikan perusahaan orientasi dalam negeri.

Karena harus tetap membayar upah buruh secara penuh, dan saat yang sama buruh di perusahaan orientasi ekspor upahnya hanya 75 persen.

"Akibatnya produk perusahaan orientasi pasar dalam negeri tidak laku, karena ada penurunan daya beli."

Alasan keempat bahwa yang ditakutkan pihaknya adalah para perusahaa padat karya sudah mendapatkan beragam kompensasi.

"Sebenarnya Menteri ini HRD nya perusahaan atau Menterinya pemerintah. Itu seperti manajer personalia perusahaan," sindir Said.

Said memaparkan, seharusnya Pemerintah memberi keringanan insentif bagi perusahaan padat karya maupun padat modal yang mengalami kesulitan.

"Bukan potong sana potong sini seperti HRD, yang memotong upah ketika buruh tidak masuk dan telat datang ke perusahaan," tuturnya.

Oleh karena itu, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh akan diambil langkah-langkah penolakan.

Pertama, melakukan strategi perlawanan melalui hukum meliputi PTUN.

Mereka juga akan mengancam melakukan kampanye baik internasional maupun internasional.

Said menuturkan, dirinya yang saat ini sedang di Jeneva untuk mengikuti Sidang ILO mengaku sudah melaporkan pemotongan upah ini ke ILO.

Di mana pemotongan upah ini, menurutnya mirip seperti rentenir.

"Menteri tenaga kerja seperti rentenir. Maaf ya, kebijakannya yang saya kritisi."

"Jangan seperti rentenir, ini memotong 25 persen. Kejamnya melampaui Pinjol," ujar Said.

Selain itu, massa buruh juga akan  melakukan aksi besar-besaran di Kantor Kemnaker pada hari Selasa, 21 Maret 2023 yang bakal dihadiri para buruh se-Jabodetabek. 

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News