Partai Buruh Ajak Serikat Buruh Gelar Aksi di Depan Gedung DPR Tolak Pengesahan Omnibus Law

Partai Buruh bersama sejumlah elemen organisasi buruh Senin (13/3/2023) menggelar aksi di depan gedung DPR RI.

Tribunnews/Jeprima
Ilustrasi - Sejumlah simpatisan partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023). Partai Buruh menyuarakan agar pemerintah mendengarkan suara pekerja perempuan untuk memperoleh cuti haid dan tak mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, SENAYAN - Partai Buruh bersama sejumlah elemen organisasi buruh Senin (13/3/2023) menggelar aksi di depan gedung DPR RI.

Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan mereka terhadap Perppu Omnibus Law Cipta Kerja.

Adanya aksi unjuk rasa ini membuat arus lalu lintas di depan gedung DPR RI hanya bisa dilalui di lajur kanan dan jalur Busway lantaran dua jalur lainnya digunakan oleh massa buruh.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis mengatakan, aksi penolakan Perppu Cipta Kerja hari ini digelar serentak di sejumlah wilayah Indonesia.

Ia mengatakan ada sekitar 3000 massa buruh yang turun dalam aksi hari ini di depan gedung DPR.

Baca juga: Rapat Paripurna HUT ke-26 Kota Bekasi, Mahasiswa Demo Merangsek Masuk DPRD

"Bahwa hari ini, DPR RI infonya bakal melakukan Paripurna terhadap Undang-undang Omnibus Law," ujarnya di lokasi Senin (13/3/2023).

Selain penolakan terhadap UU Cipta Kerja, ada sejumlah tuntutan lain dari massa buruh yang menggelar aksi hari ini

Di antaranya, mereka mendesak agar RUU PPRT segera disahkan dan menolak RUU Kesehatan.

"Sudah 17 tahun RUU PPRT DPR RI tidak mau mengesahkan, kenapa? Kami mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan," kata dia.

Massa buruh juga menuntut agar Direktur Jenderal Pajak segera dicopot dari jabatannya imbas kasus yang saat ini tengah menjadi sorotan.

"Tentu minta kami, segera Dirjen Pajaknya di copot dan Menteri Keuangan kami minta mundur sebagai pertanggungjawaban moralnya," tuturnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News

 

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved