NasDem, PKS dan Demokrat Tandatangani Piagam Koalisi, Kini Tim Kecil Dapat Tugas dari Anies Baswedan

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Tiga partai politik yakni Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat telah menandatangi piagam koalisi untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 pada Jumat (24/3/2023).

Tak hanya itu, kini tim 8 yang dikenal sebagai tim kecil mendapat tugas baru dari calon presiden Anies Baswedan.

Diketahui, tiga partai politik telah memberikan dukungan resmi dan mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Ketiga parpol menandatangani dokumen kesepakatan yang diberi nama “Piagam Kerjasama Tiga Partai: Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera”.

Piagam di tandatangani oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh; Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono; dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Syaikhu.

Baca juga: Anies Baswedan Senyum Lebar: NasDem, PKS dan Demokrat Tanda Tangan 6 Poin Piagam Koalisi, Ini Isinya

Penandatangan Piagam ini merupakan bentuk komitmen dari ketiga parpol, sekaligus menjadi ikatan formal kesepakatan ketiganya untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia, pada Pemilu 2024.

“…bahwa kami telah mencapai kesepakatan untuk secara bulat menetapkan Sdr. H. Anies Rasyid Baswedan, sebagai Calon Presiden 2024-2029,” demikian isi salah satu butir dari Piagam tersebut.

Kesepakatan untuk mengikat secara formal dukungan tersebut tercapai setelah melalui proses dialog mendalam, pertukaran pikiran, dan suatu musyawarah yang penuh kebersamaan.

“Kesepakatan ini didasari rasa tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan Indonesia yang terus menerus lebih baik, untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” tutur Willy Aditya,
yang mewakili Partai Nasdem dalam tim kecil, mengutip pembukaan Piagam, Jumat (24/3/2023).

Piagam Koalisi berisi enam butir kesepakatan: 1) membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan, 2) mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024-2029, 3) memberi mandat kepada Calon Presiden untuk memilih Calon Pasangannya, 4) memberi keleluasaan kepada Calon Presiden untuk berkomunikasi dengan Partai Politik lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan, 5) membentuk Sekretariat yang merupakan kelanjutan dari Tim Persiapan (Tim Kecil), dan 6) pada waktunya mengumumkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

“Sesungguhnya, substansi dokumen dan keenam kesepakatan di atas telah disetujui oleh Calon Presiden Anies Baswedan dan ketiga Pimpinan Partai Politik sejak tanggal 14 Februari 2023, persis setahun sebelum pelaksanaan Pemilu 2024. Setelah selesai perumusan, maka satu per satu Ketua Umum Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Demokrat, dan Presiden PKS membubuhkan tanda tangan di atas dokumen piagam dimaksud,” tutur Sekjen Partai Demokrat yang juga Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya.

Baca juga: Heru Budi Angkat Pengkritik Anies Baswedan Jadi Komisaris PT LRT Jakarta

Sementara itu, perwakilan Anies Baswedan dalam Tim Delapan, Sudirman Said mengatakan Anies Baswedan merupakan figur pertama yang telah mengantongi syarat pencapresan.

“Menyusul selesainya proses penandatangan tersebut, atas permintaan dari para kader partai, relawan, simpatisan dan para pendukung, maka dengan ini diumumkan kepada masyarakat luas bahwa Anies Baswedan, telah resmi menjadi Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (Koalisi Perubahan). Adapun koalisi terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sejauh ini Suara Koalisi 28 persen, dan tetap membuka ruang bagi partai lain untuk bergabung” tegas Sudirman Said.

Sudirman mengatakan Anies Baswedan, menyatakan siap mengemban kepercayaan yang diberikan kepadanya, dengan penuh ikhlas dan menempatkannya sebagai tanggungjawab anak negeri untuk turun tangan ketika "Indonesia Memanggil".

Sudirman menuturkan Anies menyadari bahwa hal ini tidak mudah, karena makin tampak keadaan yang boleh dikatakan sebagai regresi demokrasi.