Jadi Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan, Ketua DPRD DKI Kuliti 'Dosa' Program Rumah DP Nol Rupiah

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menceritakan pengalamannya saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.

Adapun pembelian lahan itu dilakukan oleh BUMD Sarana Jaya pada 2018-2019 untuk menjalankan program Rumah DP Nol Rupiah di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Cerita ini dibagikan Prasetyo lewat instagram pribadinya (@prasetyoedimarsudi).

“Alhamdulillah kemarin siang tepat pukul 14.30 WIB saya sebagai saksi selesai memberikan semua keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk program pembangunan rumah DP 0 Rupiah,” tulisnya dikutip Kamis (13/4/2023).

Selama kurang lebih empat jam diperiksa KPK, Prasetyo mengaku dicecar sejumlah pertanyaan perihal kasus korupsi yang lebih dulu menjerat eks Dirut BUMD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan itu.

Ia pun menegaskan dirinya sama sekali tak terlibat dalam penganggaran program pembangunan andalan Gubernur Anies Baswedan ini.

“Karena sejak awal saya bersama Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menolak program Rumah DP Nol Rupiah,” ujarnya.

Prasetyo justru membeberkan sejumlah aturan yang ditabrak Anies Baswedan demi menjalankan program Rumah DP Nol Rupiah ini.

Aturan ini terkait dengan skema talangan bunga cicilan menggunakan APBD DKI  yang mencapai 20 tahun.

Sebab, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21/2021 sebagai perubahan atas Pemendagri Nomor 14/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa penganggaran kegiatan tak boleh melampaui masa jabatan kepala daerah.

“Sesuai Pasal 54A ayat 6 menyebutkan bahwa penganggaran kegiatan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah,” tuturnya

“Ini patut disayangkan, sejumlah aturan ditabrak hanya demi memenuhi janji kampanye,” tambahnya menjelaskan.

Politikus senior PDIP ini pun menegaskan komitmennya untuk kooperatif dan mendukung penuh penyidikan yang tengah dilakukan komisi antirasuah itu.

“Saya akan tetap kooperatif ketika KPK membutuhkan apapun untuk melengkapi data pelengkap perkara pengadaan lahan untuk program rumah DP Nol Rupiah,” kata dia.

“Ini adalah upaya bersama, sinergi untuk memberantas kasus korupsi,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pagi ini menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Politikus senior PDIP menyambangi kantor komisi antirasuah itu untuk diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada tahun 2018-2019 lalu.

Informasi ini pun dibagikan Prasetyo langsung lewat instagram pribadinya (@prasetyoedimarsudi)

Dalam unggahannya itu, Prasetyo tampak membagikan sejumlah foto saat tiba di gedung KPK.

Pimpinan dewan Parlemen Kebon Sirih ini terlihat datang mengenakan kemeja putih berlambang DPRD DKI.

Politikus yang sudah menjabat sebagai Ketua DPRD DKI selama dua periode terakhir ini pun tampak menenteng sebuah amplop warna biru.

Dalam unggahannya itu, Prasetyo pun menegaskan komitmennya dalam membantu KPK dalam mengusut dugaan korupsi tersebut.

“Komitmen saya mendukung sepenuhnya kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK adalah dengan selalu kooperatif apabila KPK membutuhkan data untuk memberantas kasus korupsi di Jakarta, memberikan keterangan apapun itu jika diperlukan,” tulisnya dalam unggahan itu, Senin (10/4/2023).

Sebagai informasi, KPK sebelumnya sempat menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta pada 27 Januari 2023 lalu.

Saat itu, sejumlah ruang anggota dewan hingga ruang Komisi C DPRD DKI pun diperiksa oleh penyedik KPK, 

Saat itu, ruangan Prasetyo pun sempat diubek-ubek penyidik.

Kemudian, ruangan politikus Gerindra sekaligus eks Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik juga turut digeledah.

Prasetyo pun berharap, keterangan yang disampaikannya ini bisa membantu penyelidikan dugaan korupsi yang sudah lebih dulu menjerat eks Dirut BUMD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

“Semoga keterangan yang saya berikan dapat membantu penyidik dan membuat terang permasalahan ini,” tuturnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News