Urbanisasi Pasca-Mudik Lebaran, Pemkot Bekasi Diminta Rajin Operasi Yustisi

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diminta rajin menggelar operasi yustisi mengantisipasi fenomena urbanisasi pasca-mudik lebaran 2023.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Daradjat Kardono.

Ia meminta Pemkot harus sigap dalam penanganan pengendalian penduduk.

Diantaranya, lanjut dia, melakukan penyaringan penduduk dengan memastikan pendatang taat administrasi.

"Apakah itu dari operasi yustisi atau kemudian hal hal lain yang memang supaya lebih memudahkan dalam pengendalian penduduk yang datang ke Kota Bekasi," kata Daradjat, Kamis (27/4/2023).

Baca juga: Pulang Mudik, Motor Warga Pejaten Tak Bisa Jalan Gara-gara Gembok Cakram di Kampung: Lapor Damkar

Penduduk yang tidak taat administrasi lanjut dia, tentu akan menimbulkan masalah seperti misalnya pendataan untuk jaminan sosial.

Termasuk, menjelang tahun politik Pemilu 2024. Di mana pendatang harus benar-benar tercatat agar memudahkan proses pencoblosan nantinya.

"Ini juga menjadi penting, apalagi sekarang tahun politik, berartikan perlu pendataan terhadap, update pemilih," ucapnya.

"Dan ini menjadi permasalahan sendiri yang kemudian harus diantisipasi berkaitan dengan warga yang datang dari luar," tambahnya.

Baca juga: Puluhan Rumah di Kampung Muka Ancol Terbakar saat Ditinggal Pemiliknya Mudik Lebaran

Selain itu, pengurus lingkungan di tingkat RT/RW juga harus jeli mengidentifikasi pendatang baru yang bermukim di wilayahnya.

Jangan sampai kata dia, gelombang urbanisasi justru menimbulkan dampak keamanan dan masalah sosial di Kota Bekasi.

"Jangan sampai nanti jika ada isu isu keselamatan atau keamanan ini menjadi permasalahan sosial tersendiri," jelasnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News