Menteri Jokowi Dikritik Maju Jadi Caleg di Pemilu 2024, Waketum Garuda: Ini Paranoid

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi mempertanyakan sejumlah pihak yang mempermasalahkan menteri kabinet Jokowi-Maruf Amin maju sebagai calon legislatif (caleg) atau calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Menurut Teddy, hal tersebut iidak melanggar UUD 45, UU Pemilu bahkan etika.

"Untuk apa sih mempermasalahkan Menteri Jokowi maju menjadi Caleg bahkan maju menjadi Capres di Pemilu 2024?" tanya Teddy dalam keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).

Teddy pun menyinggung era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dimana para menteri SBY berbondong-bondong maju sebagai caleg pada Pemilu 2014.

Namun, saat itu tidak ada yang mempermasalahkan meskipun mereka tetap bertugas sebagai menteri.

"Kenapa sekarang mempermasalahkan hal itu? Kenapa malah mengarahkan agar para menteri itu mundur?" katanya.

Baca juga: Tak Ucap Nama Ganjar, Jokowi Sebut Sosok Pemberani Jadi Capres Pilihannya di Acara Puncak Musra

"Ini penyakit, ini Paranoid. Paranoid adalah masalah mental yang ditandai dengan rasa tidak percaya dan takut berlebihan. Orang yang mengidap gangguan ini bisa tiba-tiba menjadi orang yang paling tidak tenang," tambahnya.

Teddy menuturkan penyakit paranoid itu tidak bisa diselesaikan secara politik tapi harus diselesaikan secara medis.

"Orang-orang yang mempunyai keinginan besar tapi menyadari tidak memiliki kemampuan, sehingga merasa terancam untuk hal-hal yang tidak melanggar aturan. Ini perlu penanganan khusus secara medis," katanya.

Diketahui, saat ini ada beberapa menteri di kabinet Presiden Jokowi ikut maju sebagai bacaleg, yakni Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Kemudian, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.

Sebelumnya, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai sah-sah saja menteri menjadi caleg. Namun menurut dia, menteri tersebut masih memegang tugas dan tanggung jawab penuh selama masih menjabat.

“Setiap warga negara punya hak untuk memilih dan juga hak untuk dipilih. Tapi kami tentunya berharap, bermohon kepada bapak ibu yang saat ini tengah mengemban amanah rakyat secara bijak untuk tetap menjalankan tugas-tugasnya, baik di pemerintah, juga di sektor-sektor lainnya, termasuk di legislatif,” kata AHY di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2023).

Baca juga: Jokowi Terkesan Ikut Campur Urusan Pilpres 2024, Pengamat: Alarm Buruk Demokrasi

Dia mengatakan bahwa selama aktif menjadi menteri maka harus menjalankan tugas sebaik mungkin. Karena tanggung jawab yang diemban tersebut belum selesai.

“Kecuali sudah menyatakan saya resign hari ini karena saya mau nyaleg. Oke fair, gentleman. Bagus," ujarnya.

“Tapi kalau sudah punya status sebagai pejabat negara, pejabat pemerintahan mohon tetap juga fokus kepada pelaksanaan tugas,” tuturnya.

AHY menekankan agar menteri yang menjadi caleg tetap menjaga independensi hingga netralitas.

Dia mengingatkan agar para menteri itu tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kegiatan politik praktis hingga berkampanye.

“Dan saya mohon untuk tetap menjunjung tinggi netralitas, independensi, bagaimanapun netralitas ini penting,” kata dia.

“Jangan sampai ada aset negara atau ada instrumen negara yang digunakan tanpa sadar atau dengan sadar untuk kepentingan politik praktisnya,” lanjut AHY.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News