Pilpres 2024

Jokowi Terkesan Ikut Campur Urusan Pilpres 2024, Pengamat: Alarm Buruk Demokrasi

Presiden Joko Widodo yang terkesan ikut sibuk membahas koalisi jelang Pilpres 2024 dinilai bisa berdampak buruk bagi demokrasi di tanah air.

Tribunnews.com/Naufal Lanten
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat konferensi pers usai menghadiri Silaturahmi Ramadan di DPP PAN, kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023). Presiden Joko Widodo yang terkesan ikut sibuk membahas koalisi jelang Pilpres 2024 dinilai bisa berdampak buruk bagi demokrasi di tanah air. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Presiden Joko Widodo yang terkesan ikut sibuk membahas koalisi jelang Pilpres 2024 bisa berdampak buruk bagi demokrasi di tanah air.

Pasalnya, posisi Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bisa mempengaruhi terkait persoalan pemilu.

"Bisa menjadi buruk, kalau tidak netral. Atau struktur negara digunakan untuk kepentingan politik praktis dukung mendukung," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin saat dihubungi, Selasa (9/4/2023).

Salah satu sikap Presiden Jokowi yang dianggap ikut campur dalam persoalan koalisi yakni ketika dia mengumpulkan enam ketua umum parpol koalisi Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara pada Selasa (2/5/2023)

Apalagi, Jokowi secara gamblang menjelaskan alasannya tak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan itu memang karena NasDem telah berbeda koalisi.

Baca juga: Blak-blakan! Surya Paloh Anggap Jokowi Diam-Diam Beri Peran NasDem di Koalisi Pengusung Anies

Ujang mengkhawatirkan, penguasa berpotensi melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Dari situ akan terjadi abuse of power. Karena itu yang harus kita kritisi bersama," ujarnya.

Di sisi lain, jika dukungannya bersifat pribadi tentu tak menjadi masalah.

"Kalau dukung mendukungnya tidak menggunakan struktur dan insfrastruktur negara tidak masalah, karena itu punya hak pribadi," kata dia.

Disindir PKS

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyindir sikap presiden Joko Widodo yang tak mengundang NasDem dalam pertemuan dengan enam pimpinan parpol koalisi pemerintahannya di Istana Negara pada Selasa (2/5/2023).

Dengan tak diundangnya NasDem, Mardani menyebut sulit untuk publik tak berprasangka buruk jika pertemuan itu membahas cara untuk menghadang pencapresan Anies Baswedan.

"Pertama jadi lucu, kalau ajak NasDem itu ga masalah karena mereka itu pendukung koalisi, tapi dengan tidak ada NasDem jadi kerasanya ini konsolidasi untuk dalam tanda kutip mencari pesaingnya Anies dan itu buruk," ujar Mardani ditemui di acara Halal Bihalal bersama parpol dan relawan Anies Baswedan di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (6/5/2023).

Mardani meminta Jokowi untuk bersikap layaknya negarawan ketimbang sibuk ikut campur dalam pembahasan Pilpres 2024.

Baca juga: Singgung Kekuasaan, Anies Baswedan Wanti-wanti Pemerintah Jokowi Tak Intervensi Pilpres 2024

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved