Kritisi Rencana Heru Budi Lanjutkan Program Sumur Resapan Anies, Komisi D: Jangan Asal-asalan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengkritisi rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono membuat sumur resapan atau drainase vertikal untuk mengatasi banjir di ibu kota.

Ia pun minta supaya pembangunan 200 sumur resapan di Jakarta Selatan dikerjakan dengan serius dan tak asal-asalan.

“Jangan asal-asalan, nanti menjadi keluhan masyarakat,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (16/5/2023).

Hal ini dikatakan Ida bukan tanpa alasan, pembuatan sumur resapan yang sebelumnya masif dilakukan era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang acap kali menuai kritik.

Pasalnya, pembangunan sumur resapan itu justru menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana umum, seperti jalan raya dan trotoar.

“Kemarin mungkin karena mengejar target selesai dengan jumlah sekian puluh rinu. Jumlah yang sekian pilih ribu itu akhirnya tidak tepat sasaran atau bangunannya juga asal-asalan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, politikus senior PDIP ini minta supaya teknis pembangunan sumur resapan itu benar-benar diperhitungkan.

Supaya pembangunannya tak merusak sarana dan prasarana umum, serta efektif dalam mengatasi genangan atau banjir.

Baca juga: Antisipasi Banjir, Heru Budi Pakai Cara Lama Warisan Anies Baswedan dengan Bangun Sumur Resapan

Sebagai informasi, pembangunan sumur resapan yang dilakukan di era Anies Baswedan itu memang banyak dikecap oleh para politisi Kebon Sirih.

Fraksi PDIP jadi yang paling getol menyuarakan kritikannya terhadap program penanganan banjir yang dilakukan di era Anies itu.

“Sebenarnya bikin sumur resapan itu idealnya seperti apa sih, jangan membabi buta. Kalau kemarin kami ini kritisi terkait dengan pembangunannya yang memang menurut kami tidak tepat,” tuturnya.

Saking dinilai tak efektifnya program sumur resapan, tahun ini DPRD DKI menghapus program tersebut dari daftar kegiatan yang bisa didanai dari APBD. 

Pembuatan 200 sumur resapan di Jakarta Selatan itu pun disebutnya bakal menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak ketiga.

“Kalau tidak salah (pembangunan sumur resapan di Jaksel) tidak menggunakan APBD. Jadi pakai CRS atau kewajiban perusahaan,” tuturnya.