Gaya Hidup ASN DKI Era Heru Budi Banyak Disorot, Gerindra: Harusnya Orang Punya Duit Beri Teladan
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif komentari gaya hidup ASN DKI yang disorot. Ia menyebut pejabat harus beri keteladanan.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta.
Hal itu bermula ketika Ngabila Salama membuat status yang menyebut dirinya kenal dekat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Dia juga memamerkan nominal gajinya yang mencapai Rp 34 juta per bulan.
“Saya teman Menkes tiap saat bisa saya kritik kapan saja. Saya bukan bawahnnya. ASN mah kalau mau jilat itu jilat atasannya langsung promosiin. Saya eselon 4 di DKI, THP sudah Rp 34 juta sebulan ngapain capek-capek jadi eselon 2 Kementerian (Kesehatan). Kalau gak kenal saya, jangan nakal,” tulis melalui akun Twitter @Ngabila
Saat ini status tersebut telah dihapusnya.
Ngabila juga telah meminta maaf melalui akun twitter pribadinya @Ngabila.
"Saya juga meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang dirugikan juga instansi saya atas perbuatan yang tidak bijak tersebt. Semoga Allah selalu memberi kemudahan, rizki, kesuksesan untuk semua saudara saya yang membaca. Nikmat sehat yang tak terhingga dan kebahagiaan brsm keluarga. Aamiin YRA," cuit Ngabila.
Baca juga: Terbitkan Aturan ASN DKI dan Keluarganya Tak Flexing, Heru Budi: Sesuai Arahan Kemendagri
Namun apa yang dilakukan dokter ASN itu sudah terlanjur viral.
Dia pun kini menjadi sasaran kekesalan warganet.
Ulah dokter Ngabila itu telah terdengar ke telinga Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Heru pun seakan ogah memberikan komentar panjang atas apa yang dipamerkan sang dokter ASN itu.
"Ya tanya sama yang mamerin gimana," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/5/2023).
Saat ditanyakan imbauannya kepada pegawai Pemprov DKI untuk tak pamer, barulah Heru menjawab agak panjang.
Kata Heru, pihaknya sudah memberikan surat edaran larangan flexing kepada pegawai Pemprov DKI Jakarta.
"Ya kan udah surat edarannya, surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, terus ditindaklanjuti surat edarannya yang tanda tangan Pak Sekda," kata Heru.
Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMISfjgsw8omhAw?hl=id&ceid=ID:id≷=ID
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.