Gaya Hidup ASN DKI Jadi Sorotan, PDIP Minta Aturan Larangan Flexing Dievaluasi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritisi aturan larangan flexing bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang diterbitkan Pemprov DKI.

Menurutnya, aturan perubahan Instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI itu tak efektif dan wajib dievaluasi.

Hal ini dikatakan Gembong lantaran masih banyak aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI yang ketuhan flexing.

Politikus senior ini pun menduga, aturan larangan flexing itu belum disosialisasikan secara masif oleh Pemprov DKI kepada para ASN.

“Edaran belum tentu sampai ke seluruh ASN DKI,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (25/5/2023).

Oleh karena itu, Gembong minta supaya aturan itu lebih ditekankan lagi kepada seluruh ASN DKI.

Tak hanya itu, ia juga mendesak supaya ke depan sanksi tak hanya diberikan kepada ASN yang ketahuan flexing.

Baca juga: Pejabat Dinkes DKI Pamer Gaji Rp34 Juta di Medsos, PDIP: Tak Elok, Wajib Disanksi!

Menurutnya, sanksi juga harus diberikan kepada atasan ASN tersebut.

“Ada bawahan yang melakukan kesalahan, maka sanksi harus diberikan bukan saja kepada yang melakukan kesalahan, namun atasan juga harus dimintai pertanggung jawabannya,” ujarnya.

“Itu sebagai konsekuensi dari jabatan,” tambahnya menjelaskan.

Dengan demikian, diharapkan seluruh ASN DKI bisa saling mengingatkan dan para atasan bisa mengawasi anak buahnya sehingga tak ada lagi kasus flexing.

Sebagai informasi, belakangan gaya hidup ASN DKI memang kerap jadi sorotan warganet di media sosial.

Teranyar, pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Ngabila Salama jadi sorotan lantaran pamer gaji Rp34 juta per bulan di media sosial.

Sosok dokter yang tengah jadi sorotan itu ialah Ngabila Salama yang menjabat